MERANGIN,JS- Bupati Merangin M. Syukur melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. Ia meminta setiap pejabat menunjukkan kemampuan, tanggung jawab, serta hasil kerja nyata dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pernyataan tegas tersebut menjadi sorotan ketika M. Syukur membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 di Aula Depati Payung Bappeda, Kamis (29/10/2026).
Di hadapan jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan DPRD, kepala OPD, camat, serta sejumlah undangan, M. Syukur menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan yang memberikan kewenangan. Setiap pejabat harus mampu membuktikan kontribusinya melalui pekerjaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Bahkan, ia memberikan pilihan tegas kepada para pejabat yang berada di bawah kepemimpinannya: bekerja dengan sungguh-sungguh atau mundur dari jabatan apabila tidak sanggup menjalankan tanggung jawab.
Bupati M. Syukur: Pejabat Tidak Mau Bekerja Silakan Mundur
M. Syukur menegaskan bahwa dirinya akan memberikan kesempatan kepada pejabat yang benar-benar menunjukkan kemampuan dan keseriusan dalam bekerja.
Sebaliknya, ia tidak ingin mempertahankan pejabat yang hanya menduduki jabatan tanpa memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.
“Sekarang siapa yang mau bekerja, kita promosikan. Yang tidak mau bekerja, silakan mundur. Tanggung jawab terhadap masyarakat ini bukan hanya bupati, kita semua bertanggung jawab,” tegas M. Syukur di hadapan peserta forum.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Bupati Merangin menginginkan perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Ia tidak ingin seluruh tanggung jawab pembangunan hanya bertumpu pada kepala daerah, sementara pejabat yang memimpin OPD tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan.
Menurut arahannya, setiap kepala dinas memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program pemerintah.
Karena itu, mereka harus mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi pekerjaan konkret yang masyarakat rasakan manfaatnya.
Dengan demikian, keberadaan seorang kepala OPD harus memberikan nilai tambah bagi organisasi, bukan sekadar mengisi struktur birokrasi.
Kepala OPD Harus Tunjukkan Hasil Kerja, Bukan Sekadar Rutinitas
Bupati M. Syukur juga menyoroti pola kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat yang memimpin perangkat daerah.
Ia meminta kepala dinas dan camat meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas administrasi. Setiap pejabat harus memiliki inisiatif, tanggung jawab, serta kemampuan menyelesaikan persoalan sesuai bidang tugas masing-masing.
Pasalnya, masyarakat tidak cukup hanya mendengar laporan kegiatan atau janji pembangunan. Mereka membutuhkan hasil nyata dari setiap program yang pemerintah jalankan.
Dalam konteks tersebut, kepala OPD memegang peranan penting karena mereka mengendalikan pelaksanaan kebijakan pada sektor masing-masing.
Mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat, setiap perangkat daerah harus bergerak dengan target yang jelas.
M. Syukur menginginkan seluruh jajaran pemerintah memiliki semangat kerja yang sama untuk membawa Kabupaten Merangin menuju perubahan.
Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pejabat. Tanpa kedisiplinan dan kesungguhan, berbagai program pembangunan berpotensi kehilangan arah dan tidak memberikan hasil maksimal.
Kepala Dinas dan Camat Wajib Hadir dalam Agenda Penting
Selain menuntut peningkatan kinerja, M. Syukur memberikan perhatian khusus terhadap kehadiran kepala dinas dan camat dalam agenda pemerintahan.
Ia meminta para kepala OPD dan camat menghadiri langsung kegiatan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat.
Ia bahkan mengingatkan agar pejabat tidak sembarangan mengutus staf untuk menggantikan kehadiran mereka, kecuali terdapat kepentingan mendesak yang benar-benar menghalangi.
Bagi M. Syukur, kehadiran seorang pimpinan menunjukkan keseriusan dalam menghargai agenda pemerintahan dan masyarakat.
Kepala OPD maupun camat harus memahami bahwa posisi mereka membawa tanggung jawab besar. Karena itu, mereka perlu menunjukkan keteladanan, terutama dalam hal disiplin, komunikasi, dan koordinasi.
Sikap tersebut juga penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Ketika pimpinan hadir secara langsung, koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif dan keputusan dapat segera diambil sesuai kewenangan.
RPJMD 2025–2029 Bukan Sekadar Dokumen Perencanaan
Ultimatum terhadap kepala OPD tersebut muncul dalam momentum pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029.
M. Syukur mengingatkan bahwa perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Pemerintah daerah perlu menyelaraskan arah pembangunan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, serta perkembangan kondisi ekonomi.
Karena itu, ia menginginkan dokumen RPJMD benar-benar menjadi pedoman kerja seluruh perangkat daerah.
Setiap OPD harus memahami sasaran pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, masing-masing pimpinan perangkat daerah perlu menyusun langkah kerja yang terukur agar target pembangunan tidak berhenti pada perencanaan.
Forum tersebut juga menghadirkan tim ahli penyusunan RPJMD dari Universitas Brawijaya Malang yang diwakili Toriq serta Nurjanah Pangeran, ST, sebagai narasumber dari Bappeda Provinsi Jambi.
Wakil Bupati Merangin A. Khafidh dan Sekretaris Daerah Zulhifni turut mendampingi kegiatan tersebut.
Sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala OPD, camat, instansi vertikal, perwakilan perusahaan, serta tokoh masyarakat juga menghadiri forum.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi dan keterlibatan banyak pihak dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Merangin.
Merangin Baru Membutuhkan Perubahan Mentalitas Pejabat
Tidak hanya menyoroti persoalan kedisiplinan birokrasi, M. Syukur juga menekankan bahwa perubahan Merangin harus dimulai dari cara berpikir dan mentalitas seluruh aparatur pemerintahan.
Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan proyek fisik atau pembangunan gedung. Pemerintah juga perlu membangun budaya kerja yang produktif, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Merangin baru itu bukan soal bangunan saja, tetapi mulai dari perspektif cara berpikir, mindset, dan disiplin kita, supaya masyarakat betul-betul merasakan pemerintah itu hadir,” ujar M. Syukur.
Ia juga meminta camat lebih produktif dan selalu siap menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
Menurutnya, seorang camat harus memahami kondisi masyarakat dan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah kerjanya.
Pemerintah kecamatan tidak boleh hanya menunggu laporan, tetapi harus aktif membangun komunikasi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Untuk mendukung tugas tersebut, pemerintah daerah juga berkomitmen memperbaiki rumah dinas camat agar fasilitas kedinasan dapat menunjang aktivitas pemerintahan di tingkat kecamatan.
Ancaman Mundur Jadi Peringatan bagi Seluruh Pejabat Merangin
Pernyataan M. Syukur mengenai pejabat yang tidak mau bekerja menjadi pesan penting bagi seluruh kepala OPD dan camat di Kabupaten Merangin.
Ia menginginkan setiap pejabat memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Jabatan harus sejalan dengan tanggung jawab, kemampuan, dan hasil kerja.
Kini, tantangan bagi jajaran kepala OPD bukan hanya menjalankan program rutin, tetapi juga membuktikan kemampuan dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat tentu menunggu bukti dari berbagai pernyataan dan target pembangunan yang pemerintah sampaikan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya terlihat dari banyaknya kegiatan atau dokumen perencanaan yang tersusun. Ukuran paling penting terletak pada perubahan yang benar-benar masyarakat rasakan.
Ultimatum M. Syukur pun menjadi pengingat bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan Kabupaten Merangin.(*)
