JAKARTA,JS- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Melalui surat resmi kepada pimpinan kementerian, lembaga, TNI, Polri hingga pemerintah daerah, Rini mendorong ASN ikut mengambil peran sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi sistem perlindungan sosial nasional. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran.
Surat Menteri PANRB Nomor B/614/M.PD.01/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 menjadi dasar penyampaian imbauan tersebut. Rini meminta seluruh pimpinan instansi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai ASN untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
Langkah ini juga membuka peluang bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk berkontribusi langsung dalam membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.
Menteri PANRB Minta Seluruh Instansi Libatkan ASN
Dalam surat tersebut, Rini menekankan pentingnya dukungan seluruh instansi pemerintah terhadap percepatan transformasi perlindungan sosial.
Ia meminta pimpinan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah mendorong pegawai di lingkungan masing-masing agar bersedia mengambil bagian sebagai Agen Perlinsos.
Rini menilai keterlibatan ASN dapat memperluas jangkauan pelayanan pemerintah, terutama bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
Selain itu, gerakan ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 14 Agustus 2026 serta hasil Rapat Tingkat Menteri pada 30 September 2026.
Pemerintah ingin membangun sistem perlindungan sosial yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga melibatkan masyarakat dan aparatur negara dalam memberikan pendampingan.
Dengan demikian, transformasi digital tidak berhenti pada penyediaan aplikasi atau portal pendaftaran. Pemerintah juga membutuhkan keterlibatan orang-orang yang mampu membantu warga memahami dan menggunakan layanan tersebut.
PNS dan PPPK Bisa Ikut Menjadi Agen Perlinsos
Imbauan Menteri PANRB mencakup seluruh pegawai ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.
Artinya, pegawai pemerintah dari berbagai instansi memiliki kesempatan untuk ikut mendukung program tersebut sesuai ketentuan dan kemampuan masing-masing.
Namun, Rini memberikan penekanan penting. Keikutsertaan ASN sebagai Agen Perlinsos tidak boleh mengganggu tugas utama mereka dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.
Setiap pegawai tetap harus memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai aturan instansi masing-masing.
Karena itu, pimpinan instansi perlu mengatur partisipasi pegawai secara proporsional. Jangan sampai keterlibatan dalam kegiatan sosial justru mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat di kantor pemerintahan.
Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memanfaatkan kapasitas ASN untuk memperluas akses perlindungan sosial tanpa mengabaikan tanggung jawab kedinasan.
Apa Tugas Agen Perlinsos?
Agen Perlinsos memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengakses sistem perlindungan sosial digital.
Secara umum, agen dapat membantu warga memahami proses pendaftaran, mengenali layanan resmi, serta memberikan pendampingan ketika masyarakat mengalami kesulitan menggunakan sistem digital.
Kehadiran agen juga diharapkan membantu menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi, termasuk warga lanjut usia, masyarakat rentan, dan penduduk di wilayah yang sulit memperoleh layanan administrasi.
Melalui pendampingan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak keluarga dapat mengakses mekanisme perlindungan sosial.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami batas kewenangan agen. Agen Perlinsos bukan pihak yang menentukan seseorang berhak atau tidak berhak menerima bantuan sosial.
Penentuan kelayakan penerima tetap mengikuti mekanisme verifikasi dan sistem pemerintah.
Karena itu, agen hanya membantu proses akses dan pelayanan, bukan menjanjikan seseorang pasti memperoleh bantuan.
Prinsip tersebut penting untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan di lapangan.
Cara Daftar Agen Perlinsos Secara Online
Bagi ASN yang ingin mengikuti imbauan Menteri PANRB, pemerintah menyediakan mekanisme pendaftaran melalui portal resmi Agen Perlinsos.
Calon agen dapat mengakses laman:
https://agent-perlinsos.kemensos.go.id
Pendaftaran berlangsung secara mandiri dengan mengikuti petunjuk yang tersedia pada portal tersebut.
Dalam mekanisme pendaftaran, calon agen perlu memperhatikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Proses ini menjadi bagian dari tahapan awal yang tercantum dalam petunjuk teknis pendaftaran.
Agar tidak mengalami kesulitan, calon peserta sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut:
- Pastikan perangkat telepon genggam memiliki koneksi internet yang stabil.
- Siapkan identitas kependudukan dan akses
- Identitas Kependudukan Digital sesuai petunjuk resmi.
- Buka portal pendaftaran melalui alamat resmi pemerintah.
- Ikuti setiap tahapan pendaftaran secara mandiri.
Periksa kembali informasi yang dimasukkan sebelum menyelesaikan proses pendaftaran.
Simpan informasi pendaftaran untuk keperluan pemeriksaan berikutnya.
Calon agen juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pendaftaran melalui pesan pribadi atau media sosial.
Gunakan hanya kanal resmi pemerintah dan jangan pernah menyerahkan kata sandi, kode OTP, maupun informasi rahasia kepada orang lain.
Menteri PANRB Tegaskan Tidak Boleh Ada Pungutan
Selain mendorong partisipasi ASN, Rini Widyantini juga menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas Agen Perlinsos.
Setiap agen wajib memberikan pelayanan secara objektif, inklusif, dan nondiskriminatif.
Artinya, agen harus membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, hubungan pribadi, maupun kepentingan tertentu.
Rini juga menegaskan bahwa agen tidak boleh meminta uang atau melakukan pungutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ketentuan ini menjadi perhatian penting karena program perlindungan sosial menyangkut kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Sebelumnya, KemenPANRB juga menjelaskan bahwa keikutsertaan sebagai Agen Perlinsos mengedepankan semangat kerelawanan dan kepedulian sosial, bukan pekerjaan khusus yang menawarkan penghasilan.
Dengan demikian, masyarakat perlu menghindari informasi yang menjanjikan gaji, honor, atau insentif tertentu tanpa pengumuman resmi dari pemerintah.
Pemerintah Percepat Digitalisasi Bansos Nasional
Imbauan kepada ASN tersebut tidak terlepas dari agenda besar pemerintah dalam mempercepat digitalisasi perlindungan sosial.
Pemerintah ingin membangun sistem yang mampu memperbaiki proses pendataan, pendaftaran, hingga penyaluran bantuan kepada keluarga yang memenuhi kriteria.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima laporan perkembangan digitalisasi perlindungan sosial dari Dewan Ekonomi Nasional pada 20 Oktober 2026.
Dalam laporan tersebut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana peluncuran nasional sistem Perlinsos digital pada 10 November 2026.
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat juga menyampaikan perkembangan uji coba sistem yang telah menjangkau 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Hingga 20 Oktober 2026, pemerintah mencatat sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial.
Program tersebut juga mendapat dukungan sekitar 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu masyarakat menjalani proses pendaftaran.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus memperluas jangkauan program sebelum peluncuran nasional.
Digitalisasi Diharapkan Membuat Bansos Lebih Tepat Sasaran
Salah satu tujuan utama transformasi perlindungan sosial ialah memperbaiki ketepatan penerima bantuan.
Selama ini, persoalan pendataan dan keterbatasan akses informasi kerap menjadi tantangan dalam penyelenggaraan program bantuan sosial.
Melalui sistem digital, pemerintah ingin memperkuat proses identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus membuka akses bagi warga yang merasa belum masuk dalam pendataan.
Hasil kajian uji coba di Bali yang disampaikan DEN menunjukkan penurunan exclusion error sebesar 24,1 persen dan inclusion error sebesar 4,1 persen.
Exclusion error menggambarkan kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru tidak masuk dalam daftar penerima. Sementara itu, inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima bantuan.
Hasil tersebut menjadi salah satu indikator awal yang menunjukkan potensi pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki ketepatan program perlindungan sosial.
Namun, pemerintah tetap perlu menjaga kualitas data, mekanisme verifikasi, keamanan informasi pribadi, serta akses bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
ASN Diharapkan Membantu Masyarakat Mengakses Hak Perlindungan Sosial
Keterlibatan ASN sebagai Agen Perlinsos menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan jaringan pegawai yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah memiliki peluang memperluas edukasi dan pendampingan hingga tingkat lingkungan masyarakat.
Akan tetapi, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah agen yang mendaftar. Kualitas pendampingan, ketepatan informasi, integritas petugas, serta perlindungan data masyarakat juga menentukan keberhasilan pelaksanaannya.
Masyarakat perlu memahami bahwa pendaftaran atau pendampingan melalui Agen Perlinsos tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan sosial.
Pemerintah tetap menjalankan proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, imbauan Menteri PANRB kepada seluruh ASN menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik melalui kolaborasi aparatur negara dan masyarakat.
Jika berjalan sesuai tujuan, digitalisasi perlindungan sosial diharapkan mampu memperluas akses, mengurangi kesalahan pendataan, dan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih adil kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.(*
