JAKARTA,JS- Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk menyalurkan subsidi listrik kepada masyarakat. Melalui skema yang tengah dirancang, pemerintah ingin mengalihkan bantuan yang selama ini melekat pada tarif listrik menjadi transfer uang tunai langsung kepada warga yang memenuhi kriteria.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial dan subsidi energi. Pemerintah ingin memastikan anggaran negara benar-benar membantu rumah tangga yang membutuhkan, bukan sekadar memberikan potongan harga listrik kepada seluruh pelanggan dalam kelompok tarif tertentu.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochamad Firman Hidayat, mengungkapkan rencana uji coba atau piloting subsidi listrik melalui transfer langsung dalam sebuah diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Firman, pemerintah berencana menguji mekanisme tersebut di satu daerah terlebih dahulu. Dalam skema yang sedang pemerintah kaji, tarif listrik di wilayah percontohan akan mengikuti harga pasar, sedangkan masyarakat yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan uang secara langsung.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan lokasi uji coba, jadwal pelaksanaan, besaran bantuan, maupun kelompok pelanggan yang akan masuk dalam program tersebut.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa rencana ini masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pemerintah belum mengumumkan perubahan tarif listrik secara nasional maupun menetapkan jadwal penghentian skema subsidi yang berlaku saat ini.
Pemerintah Siapkan Skema Baru Subsidi Listrik
Selama ini, pemerintah membantu kelompok pelanggan tertentu melalui subsidi yang menekan biaya listrik. Dengan mekanisme tersebut, pelanggan yang memenuhi kriteria bisa menikmati tarif lebih rendah daripada tarif keekonomian.
Namun, pemerintah ingin mengubah pendekatan tersebut. Alih-alih memberikan bantuan melalui harga komoditas, pemerintah berencana menyalurkan manfaatnya langsung kepada individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Melalui skema transfer tunai, pemerintah berharap bisa menghubungkan besaran bantuan dengan kondisi sosial dan ekonomi setiap rumah tangga. Dengan demikian, pemerintah dapat memperbaiki penyaluran anggaran sekaligus mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan penerima subsidi.
Firman menjelaskan bahwa pemerintah akan memulai langkah tersebut melalui uji coba di satu daerah. Pemerintah dapat menggunakan hasil uji coba untuk mengevaluasi mekanisme penentuan penerima, proses penyaluran uang, serta dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga.
Selanjutnya, pemerintah perlu mengevaluasi hasil uji coba sebelum memutuskan langkah berikutnya. Hasil evaluasi itu akan menjadi pertimbangan penting untuk menentukan apakah pemerintah perlu memperluas program, memperbaiki mekanisme, atau menyesuaikan kriteria penerima.
Bagaimana Mekanisme Transfer Tunai Subsidi Listrik?
Dalam rancangan yang Firman paparkan, pemerintah akan menyesuaikan tarif listrik di wilayah percontohan dengan harga pasar. Sebagai kompensasi, pemerintah akan memberikan uang langsung kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Artinya, pemerintah ingin memisahkan harga listrik dari mekanisme bantuan sosial. Pelanggan membayar tagihan berdasarkan tarif yang berlaku dalam skema uji coba, sementara pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga yang lolos verifikasi.
Meski terlihat sederhana, pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah perlu menentukan kelompok masyarakat yang berhak, menghitung kebutuhan bantuan, serta memastikan mekanisme pembayaran berjalan lancar.
Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan kenaikan pengeluaran listrik bagi rumah tangga yang sebelumnya menikmati subsidi tarif. Jika nominal bantuan tidak sebanding dengan tambahan biaya listrik, keluarga berpenghasilan rendah justru berisiko menghadapi tekanan keuangan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menghitung besaran kompensasi berdasarkan kebutuhan riil rumah tangga. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan, pemakaian listrik, dan karakteristik wilayah agar bantuan memberikan manfaat yang memadai.
Sampai pengumuman resmi berikutnya, masyarakat belum bisa memastikan apakah nominal transfer akan berbeda menurut golongan pelanggan, tingkat konsumsi listrik, atau kondisi ekonomi masing-masing penerima.
Digitalisasi Perlinsos Jadi Kunci Penentuan Penerima
Untuk mendukung perubahan mekanisme subsidi, pemerintah juga mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos.
Sistem ini bertujuan membantu pemerintah memperbaiki pendataan, memeriksa kelayakan penerima, serta memperbarui informasi sosial ekonomi masyarakat.
Firman menjelaskan bahwa masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui telepon pintar. Setelah itu, sistem akan membantu proses pemeriksaan dengan memanfaatkan data dari delapan kementerian dan lembaga.
Salah satu informasi yang dapat membantu proses verifikasi ialah data administrasi kendaraan bermotor. Pemerintah dapat memanfaatkan data tersebut sebagai salah satu bahan untuk menilai kondisi ekonomi calon penerima, bukan sebagai satu-satunya penentu kelayakan.
Selain menyediakan proses pendaftaran, platform Perlinsos juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Fitur tersebut penting karena keadaan ekonomi keluarga dapat berubah. Seseorang yang sebelumnya memiliki penghasilan tetap, misalnya, bisa kehilangan pekerjaan atau menghadapi penurunan pendapatan. Sebaliknya, keluarga yang dahulu membutuhkan bantuan mungkin sudah mengalami peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah perlu memperbarui data secara berkala. Proses tersebut membantu pemerintah mengurangi risiko memasukkan keluarga yang tidak memenuhi syarat sekaligus mencegah keluarga miskin kehilangan hak atas bantuan.
Berdasarkan paparan DEN yang Firman sampaikan, sekitar 14,7 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos digital. Pemerintah juga mendapat dukungan sekitar 862 ribu agen untuk membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
Angka itu menunjukkan bahwa pemerintah sudah membangun fondasi pendataan digital. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa warga di wilayah terpencil, masyarakat lanjut usia, dan keluarga yang kesulitan mengakses teknologi tetap memperoleh kesempatan untuk mendaftar.
Jumlah Penerima Subsidi Listrik Mencapai 43,4 Juta Keluarga
Rencana perubahan skema subsidi listrik juga berkaitan dengan besarnya jumlah pelanggan yang menikmati bantuan pemerintah.
Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelanggan penerima subsidi listrik mencapai 43,4 juta hingga September 2026. Jumlah tersebut meningkat 2,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Besarnya jumlah penerima membuat pemerintah perlu menyusun perubahan kebijakan secara hati-hati.
Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dengan perlindungan terhadap keluarga yang bergantung pada tarif listrik bersubsidi.
Jika pemerintah menerapkan mekanisme transfer tunai, proses pendataan dan penyaluran bantuan harus mampu menjangkau masyarakat yang berhak.
Kesalahan data atau keterlambatan pembayaran berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
Selain itu, pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses.
Masyarakat harus mengetahui cara memeriksa status kepesertaan, memperbaiki data, dan mengajukan keberatan jika sistem tidak mengakui kelayakan mereka.
Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat mengurangi risiko warga kehilangan manfaat hanya karena persoalan administrasi.
Tarif Listrik Oktober–Desember 2026 Masih Tetap
Di tengah pembahasan reformasi subsidi, pemerintah juga mempertahankan tarif listrik untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan pada periode tersebut. Pemerintah juga mempertahankan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi.
Ketentuan tarif yang berlaku saat ini perlu masyarakat bedakan dari rencana uji coba transfer tunai. Pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh pelanggan akan langsung mengikuti tarif pasar atau menerima bantuan uang sebagai pengganti subsidi.
Dengan demikian, pelanggan tidak perlu menyimpulkan bahwa tagihan listrik mereka otomatis naik akibat pengumuman rencana tersebut. Masyarakat tetap perlu mengacu pada informasi resmi pemerintah dan PLN mengenai tarif yang berlaku serta setiap perubahan kebijakan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan hubungan antara program percontohan dan ketentuan tarif yang berlaku sekarang. Penjelasan itu akan membantu masyarakat memahami apakah uji coba hanya menyasar pelanggan tertentu di wilayah tertentu atau mencakup kelompok penerima yang lebih luas.
Luhut Dorong Perubahan Subsidi Berbasis Digital
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, juga menyampaikan rencana pemerintah mengubah mekanisme bantuan sosial dan subsidi dari bantuan berbasis barang atau komoditas menjadi uang tunai langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria.
Luhut menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung perubahan tersebut. Pemerintah ingin menggunakan data yang lebih terintegrasi agar penyaluran bantuan berlangsung secara lebih tepat sasaran.
Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola anggaran. Pemerintah tidak hanya perlu menghitung jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga harus memastikan setiap program menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, keberhasilan reformasi tidak cukup bergantung pada teknologi. Pemerintah tetap perlu menjaga kualitas data, melindungi informasi pribadi, menyediakan mekanisme keberatan, dan memastikan warga yang memenuhi syarat tidak kehilangan bantuan akibat kesalahan administrasi.
Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan prosedur pembayaran secara terbuka. Masyarakat harus mengetahui lembaga penyalur, jadwal pencairan, persyaratan administrasi, serta langkah yang perlu mereka tempuh jika bantuan tidak masuk ke rekening atau saluran pembayaran yang ditetapkan.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, perubahan skema subsidi listrik dapat membawa manfaat apabila pemerintah menetapkan penerima dan nominal bantuan secara tepat.
Transfer tunai berpotensi memberikan keleluasaan bagi keluarga untuk mengatur pengeluaran rumah tangga. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kecukupan bantuan dan ketepatan waktu penyaluran.
Sebaliknya, keluarga bisa menghadapi beban tambahan apabila tarif listrik meningkat lebih besar daripada kompensasi yang mereka terima. Karena itu, pemerintah perlu mengukur dampak kebijakan terhadap pengeluaran rumah tangga sebelum memperluas penerapannya.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok rentan, termasuk keluarga dengan banyak anggota, warga yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas, serta masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan layanan digital.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukan sekadar perubahan metode pembayaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan, sedangkan anggaran subsidi dapat menjangkau penerima secara lebih akurat.
Untuk saat ini, rencana uji coba subsidi listrik melalui transfer tunai masih menunggu kejelasan mengenai lokasi, jadwal, nominal bantuan, dan kriteria penerima. Masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum mengambil kesimpulan mengenai perubahan tagihan listrik atau hak mereka atas subsidi.(*)
