JAKARTA,JS– Pemerintah mengubah wajah identitas aparatur negara. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026, negara resmi menghapus istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kolom pekerjaan di KTP dan Kartu Keluarga.
Mulai 2026, dokumen kependudukan hanya mencantumkan satu istilah: Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan langsung memicu perhatian luas, terutama dari jutaan pegawai pemerintah yang selama ini melekat kuat dengan status profesinya.
Aturan Baru, Identitas Lama Ditinggalkan
Permendagri 6 Tahun 2026 merevisi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Lewat revisi ini, pemerintah menyederhanakan klasifikasi pekerjaan aparatur negara dalam sistem administrasi kependudukan.
Sebelumnya, kolom pekerjaan di KTP dapat menampilkan status “PNS”, “PPPK”, atau bahkan nama instansi. Kini, negara hanya mengizinkan satu sebutan: ASN.
Aturan yang sama juga berlaku di Kartu Keluarga. Setiap anggota keluarga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah kini tercatat dengan istilah seragam.
Pemerintah Dorong Kesetaraan Aparatur Negara
Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menghapus kesan pembedaan di dalam birokrasi. Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah ingin menegaskan bahwa seluruh aparatur negara berada dalam satu payung yang sama.
Dalam narasi reformasi birokrasi, negara ingin menampilkan pesan yang jelas: kontribusi dan profesionalisme lebih penting daripada label status kepegawaian.
Dengan identitas administratif yang setara, pemerintah berharap tidak ada lagi hierarki simbolik di ruang publik.
Namun, Hak PNS dan PPPK Tetap Berbeda
Meski menyatukan istilah di dokumen kependudukan, pemerintah tetap mempertahankan perbedaan sistem kepegawaian. Negara tidak mengubah hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam regulasi lain.
PNS tetap menerima hak pensiun dan jaminan hari tua. Sementara itu, PPPK tetap bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu tanpa skema pensiun permanen.
Dengan kata lain, perubahan ini bersifat administratif dan simbolik, bukan perubahan struktur kepegawaian.
Dampak Sosial Tak Bisa Diabaikan
Meski terdengar teknis, kebijakan ini menyentuh aspek psikologis. Selama puluhan tahun, status PNS menjadi simbol prestise dan stabilitas karier.
Banyak pegawai merasa bangga ketika KTP mencantumkan label tersebut. Kini, negara menghapus simbol itu dari dokumen resmi.
Sebaliknya, bagi PPPK, kebijakan ini membawa harapan baru. Selama ini, sebagian masyarakat memandang PPPK sebagai pegawai “kelas dua”. Dengan istilah ASN yang seragam, pembeda itu tak lagi terlihat di ruang administratif.
Tidak Perlu Panik, Pergantian Dokumen Bertahap
Pemerintah menegaskan bahwa ASN tidak wajib langsung mengganti KTP atau KK. Negara menerapkan kebijakan ini secara bertahap.
Perubahan data hanya dilakukan saat warga mengurus layanan administrasi, seperti perpanjangan KTP, pindah domisili, atau pembaruan data keluarga.
Dengan mekanisme ini, pemerintah ingin mencegah penumpukan antrean di kantor Dukcapil.
Selaras dengan Digitalisasi Data Nasional
Selain menyangkut identitas, kebijakan ini juga berkaitan dengan pengelolaan data. Penyederhanaan kategori pekerjaan memudahkan integrasi basis data kependudukan nasional.
Dalam sistem digital berskala besar, klasifikasi yang terlalu detail justru menyulitkan sinkronisasi. Dengan satu istilah ASN, konsistensi data lintas instansi menjadi lebih mudah dijaga.
Awal Reformasi atau Sekadar Simbol?
Kebijakan ini membuka diskusi lebih luas tentang arah reformasi birokrasi. Sebagian pengamat menilai penyatuan istilah ASN sebagai simbol modernisasi aparatur negara.
Di banyak negara, dokumen identitas memang tidak menampilkan status kepegawaian secara rinci. Fokusnya terletak pada fungsi warga negara, bukan jenis kontrak kerja.
Namun, sebagian pihak tetap mempertanyakan kelanjutannya. Apakah negara akan menyelaraskan hak dan jaminan ke depan, atau mempertahankan perbedaan PNS dan PPPK seperti saat ini?
Satu Kata ASN, Banyak Makna
Mulai 2026, istilah PNS dan PPPK tidak lagi muncul di KTP dan KK. Negara menggantinya dengan satu kata sederhana: ASN.
Di balik kesederhanaan itu, tersimpan perdebatan panjang tentang identitas, kesetaraan, dan masa depan aparatur negara.
Apakah ini langkah awal reformasi besar atau sekadar penyesuaian administrasi, waktu yang akan menjawab. Yang jelas, wajah birokrasi Indonesia mulai berubah—bahkan dari kolom kecil di KTP.(*)
