KDMP Bisa Pinjam Rp3 Miliar, Ini Syarat dan Manfaatnya

- Jurnalis

Minggu, 14 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih

Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA,JS- Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Sebagai langkah nyata, program ini memberi peluang bagi desa untuk mengembangkan usaha produktif secara kolektif. Koperasi dapat mengajukan pinjaman modal hingga Rp3 miliar melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun demikian, banyak warga salah paham. Beberapa mengira dana ini bisa diajukan secara pribadi atau per Kepala Keluarga (KK). Padahal, pemerintah hanya menyalurkan pinjaman kepada koperasi berbadan hukum, bukan individu.

Baca Juga :  Pencairan Dana Desa Tahap II: Wajib Akta Koperasi Merah Putih

Perlu diketahui, pemerintah mengatur Program KDMP/KKMP secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan ini menegaskan bahwa koperasi harus menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan usaha yang profesional dan transparan.

Syarat Wajib Koperasi Pengaju Pinjaman

Agar bisa mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar, koperasi harus memenuhi persyaratan administratif berikut:

  • Memiliki badan hukum koperasi yang sah

  • Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)

  • Memiliki rekening bank atas nama koperasi

  • Memiliki NPWP koperasi

  • Terdaftar di OSS dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

  • Memiliki minimal 50 anggota aktif

Dengan kata lain, koperasi harus menyiapkan semua dokumen agar layak dan siap mengelola dana besar.

Baca Juga :  Koperasi Wajib, APDESI Sarolangun Tolak PMK 81 Tahun 2025

Proposal Bisnis Menjadi Penentu Utama

Selanjutnya, ketua pengurus koperasi mengajukan pinjaman dengan melampirkan proposal rencana bisnis yang matang. Proposal ini menjelaskan:

  • Rencana penggunaan dana, baik untuk belanja modal maupun operasional

  • Tahapan pencairan dana

  • Strategi pengembalian pinjaman

Selain itu, ketua koperasi harus memperoleh persetujuan kepala desa atau bupati/wali kota. Mereka juga harus menyertakan izin penggunaan Dana Desa, DAU, atau DBH sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Baca Juga :  Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Penuh Mulai Dibangun, Alfin Bidik Penguatan Ekonomi Desa

Skema Pinjaman yang Ringan

Adapun skema pinjaman pemerintah cukup ringan bagi koperasi desa:

  • Plafon pinjaman: Maksimal Rp3 miliar per koperasi

  • Bunga pinjaman: 6% per tahun

  • Tenor: Hingga 6 tahun

  • Masa tenggang: 6–8 bulan

  • Angsuran: Dibayarkan setiap bulan

Koperasi dapat menggunakan maksimal Rp500 juta untuk belanja operasional non-modal.

Manfaat untuk Warga Desa

Meskipun pinjaman tidak diberikan langsung ke individu, anggota koperasi tetap merasakan manfaatnya. Koperasi dapat menggunakan dana untuk:

  • Mendirikan pangkalan gas LPG

  • Mengembangkan warung sembako desa

  • Menyediakan pupuk bagi petani

  • Menyalurkan modal kerja kepada anggota koperasi

Lebih jauh lagi, Rapat Anggota Tahunan (RAT) menentukan besaran manfaat bagi setiap anggota atau KK. Koperasi tetap menjalankan prinsip keadilan dan musyawarah.

Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Berkelanjutan

Dengan demikian, KDMP/KKMP bukan sekadar program pinjaman. Pemerintah menggunakan program ini sebagai strategi pembangunan ekonomi desa berbasis gotong royong. Apabila koperasi mengelola dana secara profesional dan transparan, mereka dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami program ini dengan benar agar dapat memaksimalkan manfaatnya demi kesejahteraan bersama.(AN)

Berita Terkait

Bansos 2026 hingga Rp3 Juta Gagal Cair? Ini 10 Penyebab dan Cara Mengatasinya
CPNS 2026 Buka Peluang Lulusan SMA dan SMK, Ini Penjelasan Menteri PANRB soal Formasi yang Disiapkan
CPNS 2026 Dibuka November, Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi, Ini Peluang dan Syarat yang Perlu Diketahui
Alih Status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Mulai 2027, Juknis Masih Dinanti!
Perubahan Besar Bagi ASN, 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN
Pemerintah Siapkan Aturan Khusus Batas Usia CPNS 2027, Honorer dan PPPK Punya Peluang Lebih Besar
Kabar Gembira! Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS November 2026
OJK Blokir 39.923 Rekening Judi Online, NIK Pemilik Ikut Diburu! Ini Dampaknya bagi Masyarakat
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 11:15 WIB

Bansos 2026 hingga Rp3 Juta Gagal Cair? Ini 10 Penyebab dan Cara Mengatasinya

Selasa, 10 November 2026 - 08:01 WIB

CPNS 2026 Buka Peluang Lulusan SMA dan SMK, Ini Penjelasan Menteri PANRB soal Formasi yang Disiapkan

Senin, 9 November 2026 - 19:01 WIB

CPNS 2026 Dibuka November, Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi, Ini Peluang dan Syarat yang Perlu Diketahui

Senin, 9 November 2026 - 15:01 WIB

Alih Status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Mulai 2027, Juknis Masih Dinanti!

Minggu, 8 November 2026 - 09:31 WIB

Perubahan Besar Bagi ASN, 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN

Berita Terbaru