MERANGIN,JS- Bupati Merangin, M. Syukur, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Depati Payung, Bappeda Kabupaten Merangin, Selasa (4/3). Acara ini dihadiri Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Merangin, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Infrastruktur dan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Jadi Fokus
Musrenbang kali ini mengusung tema: “Memantapkan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah serta Kearifan Lokal.” Selain itu, perwakilan Bappeda Provinsi Jambi yang diwakili Kabid PSDA, Dr. Ahmad Subhan, hadir bersama kepala Bappeda dari kabupaten tetangga, seperti Bungo, Sarolangun, Tebo, dan Kerinci.
Bupati M. Syukur menekankan pentingnya menyusun anggaran dengan data otentik, bukan menyalin rencana tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh pihak untuk mengambil masukan langsung dari desa hingga kecamatan.
“Perencanaan harus dimulai dari desa. Ambil masukan dari tokoh masyarakat, karena banyak ide cemerlang lahir dari warga dusun yang bisa memajukan daerah,” ujarnya.
Musrenbang Jadi Fondasi Pembangunan
Syukur menegaskan Musrenbang menjadi tolok ukur dan fondasi pembangunan. Ia menambahkan bahwa perencanaan yang keliru sejak awal akan menyulitkan langkah pembangunan berikutnya.
Bupati memaparkan capaian pembangunan infrastruktur jalan. Pada 2024, pemerintah membangun 8 km jalan, namun pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 18,96 km meski anggaran terbatas. Saat ini, pemerintah menargetkan mengubah Jalur 3 menjadi Jalur 2 dengan pendanaan murni dari APBN.
Selain infrastruktur, Bupati menekankan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penanganan penyakit masyarakat. Ia memuji Satpol PP karena berhasil menertibkan kawasan belakang Kodim.
“Kalau tidak disiplin, pembangunan sulit berjalan. Saya, Pak Wabup, dan tokoh agama hadir tepat waktu. Mari ASN selalu jaga kedisiplinan,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Menghadapi tahun anggaran 2026-2027, pemerintah daerah menghadapi kontraksi anggaran hingga Rp240 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar, termasuk pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan penyesuaian TPP.
“Mencari tambahan pendapatan saat ini sulit. Kita harus pastikan anggaran terserap tepat sasaran. Prioritas tetap: infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta pertanian,” jelas Bupati.
Ia juga menyoroti jumlah pegawai yang mencapai 11.000 orang (PNS, P3K, dan honorer) belum sebanding dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
Menuju Merangin Baru 2030
Bupati mendorong setiap kepala OPD menjadi “duta” di lingkungannya, termasuk mengelola kebersihan dan sampah secara proaktif.
“Merangin akan menuju Merangin Baru 2030. Semua tergantung rasa memiliki dan kemauan kita. Jika ingin berubah, mulailah dari perencanaan yang disusun sebaik-baiknya hari ini,” pungkasnya.(*)
