LIFESTYLE,JS- Fenomena pinjaman online atau pinjol ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan aparat penegak hukum terus melakukan penindakan, praktik pinjaman online ilegal tetap bermunculan dengan berbagai modus baru.
Banyak masyarakat yang terjebak karena proses pencairan dana yang cepat tanpa pemeriksaan kredit yang ketat. Namun setelah dana diterima, nasabah sering menghadapi bunga yang tidak wajar, denda berlipat, hingga teror dari debt collector yang dilakukan secara agresif.
Apa Itu Pinjol Ilegal?
Pinjol ilegal merupakan layanan pinjaman berbasis digital yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dengan perusahaan fintech lending legal yang wajib memenuhi regulasi dan pengawasan pemerintah, pinjol ilegal menjalankan bisnis tanpa landasan hukum yang sah.
Karena tidak memiliki izin operasional, perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar penyelenggara fintech yang diawasi OJK. Akibatnya, seluruh aktivitas mereka berada di luar mekanisme perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.
Kondisi inilah yang membuat banyak pakar hukum menilai hubungan hukum antara pinjol ilegal dan peminjam memiliki banyak cacat dari sisi legalitas.
Status Hukum Pinjol Ilegal Menurut Peraturan di Indonesia
Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Syarat tersebut meliputi:
- Kesepakatan para pihak.
- Kecakapan para pihak.
- Adanya objek tertentu.
- Sebab yang halal.
Ketika penyelenggara pinjol tidak memiliki izin resmi, aspek legalitas kegiatan usahanya menjadi bermasalah.
Dalam praktiknya, pinjol ilegal tidak memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga keuangan resmi yang telah memperoleh izin dan pengawasan dari OJK.
Apakah Utang Pinjol Ilegal Wajib Dibayar?
Pertanyaan ini sering menjadi perdebatan di masyarakat.
Secara hukum, pemerintah pernah mengimbau masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal agar tidak takut menghadapi intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara ilegal. Imbauan tersebut muncul karena pinjol ilegal menjalankan usaha tanpa izin dan sering melakukan pelanggaran hukum.
Namun demikian, setiap kasus memiliki kondisi yang berbeda.
Gagal Bayar Pinjol Ilegal Tidak Masuk SLIK OJK
Salah satu ketakutan terbesar masyarakat adalah masuk daftar hitam kredit akibat gagal bayar atau galbay pinjol.
Pada pinjol legal, riwayat pembayaran dapat memengaruhi catatan kredit yang terhubung dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Sebaliknya, pinjol ilegal tidak terhubung dengan sistem tersebut. Artinya, keterlambatan pembayaran atau gagal bayar pada pinjol ilegal tidak tercatat dalam database SLIK OJK.
Meski demikian, masyarakat tetap harus berhati-hati karena beberapa pelaku pinjol ilegal sering menggunakan ancaman dan intimidasi untuk menekan korban.
Modus Teror Debt Collector Pinjol Ilegal
Banyak laporan menunjukkan bahwa debt collector pinjol ilegal kerap melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Beberapa modus yang sering terjadi antara lain:
Menghubungi Seluruh Kontak di Ponsel
Pelaku biasanya mengakses daftar kontak korban tanpa izin kemudian menghubungi keluarga, teman, hingga rekan kerja.
Menyebarkan Data Pribadi
Foto, identitas, nomor telepon, dan informasi pribadi korban sering disebarkan untuk memberikan tekanan psikologis.
Mengirim Ancaman dan Intimidasi
Korban sering menerima pesan bernada ancaman, penghinaan, maupun tindakan yang menimbulkan ketakutan.
Menagih dengan Cara Tidak Manusiawi
Beberapa debt collector bahkan melakukan pelecehan verbal dan tindakan intimidatif yang melanggar hak privasi konsumen.
Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pinjol Ilegal
Penyelenggara maupun debt collector pinjol ilegal dapat menghadapi berbagai sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Beberapa aturan yang dapat digunakan antara lain:
1. Pasal 368 KUHP
Pasal ini mengatur tindakan pemerasan dan pengancaman yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
2. Pasal 335 KUHP
Pasal ini mengatur perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan melalui tekanan atau intimidasi.
3. Pasal 29 UU ITE
Aturan ini mengatur ancaman kekerasan atau pesan elektronik yang menimbulkan rasa takut pada korban.
4. Pasal 32 UU ITE
Pasal ini mengatur tindakan mengakses, memindahkan, atau menyebarkan data pribadi seseorang tanpa hak.
Jika pelaku terbukti melakukan pelanggaran tersebut, aparat penegak hukum dapat memproses kasus sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah yang Harus Dilakukan Jika Diteror Pinjol Ilegal
Korban tidak perlu panik ketika menerima ancaman dari pinjol ilegal. Sebaliknya, lakukan langkah-langkah berikut agar memiliki dasar hukum yang kuat.
- Simpan Semua Bukti
Kumpulkan seluruh tangkapan layar pesan, rekaman telepon, foto, email, hingga nomor rekening yang digunakan pelaku.
Bukti ini akan sangat membantu saat membuat laporan resmi.
- Laporkan ke Kepolisian
Segera datangi kantor polisi terdekat apabila menerima ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi.
Laporan polisi dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi korban.
- Laporkan ke OJK
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan konsumen OJK agar aktivitas pinjol ilegal segera ditindaklanjuti.
- Laporkan ke Satgas PASTI
Satgas PASTI memiliki tugas memberantas aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.
- Laporkan ke Kominfo
Apabila aplikasi atau situs pinjol ilegal masih aktif, masyarakat dapat mengajukan aduan agar akses digitalnya diblokir.
Cara Membedakan Pinjol Legal dan Pinjol Ilegal
Sebelum mengajukan pinjaman, lakukan pemeriksaan berikut:
- Pastikan perusahaan terdaftar dan berizin OJK.
- Periksa alamat kantor yang jelas.
- Cek layanan pengaduan konsumen.
- Hindari aplikasi yang meminta akses seluruh kontak dan galeri.
- Waspadai bunga yang tidak transparan.
- Jangan tergiur pencairan instan tanpa verifikasi.
Langkah sederhana tersebut dapat mengurangi risiko menjadi korban pinjaman online ilegal.
Mengapa Kasus Pinjol Ilegal Masih Marak?
Pertumbuhan teknologi digital membuat akses pinjaman semakin mudah. Sayangnya, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan finansial.
Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan kebutuhan dana cepat sering membuat masyarakat mengabaikan legalitas penyedia pinjaman.
Akibatnya, banyak korban baru yang terjebak dalam skema pinjaman dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang melanggar hukum.
FAQ
Apakah pinjol ilegal memiliki kekuatan hukum?
Pinjol ilegal tidak memiliki izin OJK sehingga legalitas operasionalnya bermasalah dan tidak setara dengan lembaga keuangan resmi.
Apakah gagal bayar pinjol ilegal masuk SLIK OJK?
Tidak. Pinjol ilegal tidak terhubung dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Apa yang harus dilakukan jika debt collector mengancam?
Simpan bukti ancaman, laporkan ke polisi, OJK, Satgas PASTI, dan Kominfo.
Apakah penyebaran data pribadi oleh pinjol ilegal melanggar hukum?
Ya. Penyebaran data pribadi tanpa izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE dan peraturan perlindungan data yang berlaku.
Bagaimana cara mengetahui pinjol legal?
Periksa daftar penyelenggara resmi yang memiliki izin OJK sebelum mengajukan pinjaman.
Kesimpulan
Pinjol ilegal masih menjadi salah satu ancaman terbesar dalam sektor keuangan digital Indonesia. Selain tidak memiliki izin resmi dari OJK, banyak penyelenggara ilegal menggunakan bunga tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, dan metode penagihan yang melanggar hukum.
Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan selalu memeriksa legalitas penyedia pinjaman sebelum mengajukan kredit. Jika sudah terlanjur menjadi korban, jangan takut menghadapi intimidasi.
Dengan pemahaman hukum yang tepat dan langkah perlindungan yang benar, masyarakat dapat terhindar dari risiko finansial maupun psikologis akibat praktik pinjol ilegal.(*)
