JAMBI,JS- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Setelah hujan sempat membantu meredakan kebakaran di sejumlah wilayah, kini beberapa kawasan bekas kebakaran kembali menunjukkan aktivitas asap dan potensi munculnya titik api.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali memperkuat langkah penanganan karhutla. Salah satu upaya yang disiapkan yakni Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan curah hujan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan bahwa sejumlah lahan gambut yang sebelumnya sempat padam kini kembali menunjukkan gejala kebakaran. Padahal, hujan yang turun beberapa waktu lalu sempat membantu meredakan kondisi di kawasan tersebut.
Namun, hujan belum mengguyur seluruh wilayah rawan karhutla secara merata. Akibatnya, sebagian lahan kembali mengering ketika cuaca panas datang setelah hujan.
Al Haris menjelaskan bahwa kemunculan kembali asap berasal dari kawasan gambut yang sebelumnya mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena api di dalam lapisan gambut dapat kembali berkembang ketika lahan kehilangan kelembapan.
Pemerintah Provinsi Jambi kini menaruh perhatian terhadap kondisi tersebut. Sebab, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan kobaran api yang terlihat di permukaan. Petugas juga harus memastikan bara di dalam tanah gambut benar-benar berhenti.
150 Titik Panas Terdeteksi BMKG, Muaro Jambi Mendominasi
Ancaman karhutla di Jambi juga terlihat dari hasil pemantauan titik panas atau hotspot yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Prakirawan BMKG Sultan Thaha Jambi, Benedy Fajar, mencatat sebanyak 150 titik panas di wilayah Provinsi Jambi pada Rabu, 4 November 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kawasan masih menghadapi ancaman kebakaran, terutama wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang rentan mengalami pengeringan ketika cuaca panas berlangsung.
Dari total 150 titik panas tersebut, sebanyak 113 titik berada di kawasan gambut Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, titik panas lainnya tersebar di kawasan Taman Nasional Berbak dan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dominasi titik panas di Muaro Jambi menjadi perhatian tersendiri. Wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus, terutama ketika musim hujan belum menunjukkan intensitas yang stabil.
Selain itu, keberadaan titik panas di sekitar kawasan konservasi juga membutuhkan pengawasan lebih ketat. Kebakaran yang merambat ke kawasan hutan dapat mengancam ekosistem, habitat satwa liar, serta kelestarian lingkungan.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa data hotspot tidak selalu menunjukkan jumlah kejadian kebakaran secara langsung.
Satelit mendeteksi anomali suhu permukaan sebagai indikasi titik panas. Karena itu, petugas tetap perlu melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan api dan tingkat ancamannya.
Pemprov Jambi Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Jambi menyiapkan kembali Operasi Modifikasi Cuaca sebagai salah satu langkah untuk membantu mengatasi kekeringan di kawasan rawan karhutla.
Al Haris menyebut pemerintah akan mengupayakan OMC agar hujan dapat membantu membasahi lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran.
Langkah ini menjadi penting karena hujan alami belum tentu menjangkau seluruh kawasan terdampak. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian wilayah menerima hujan, sedangkan kawasan lainnya masih menghadapi cuaca panas.
Melalui operasi tersebut, pemerintah berharap tim teknis dapat memanfaatkan pertumbuhan awan potensial untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah sasaran.
Namun, pelaksanaan OMC membutuhkan sejumlah persiapan. Tim harus memperhatikan kondisi atmosfer, ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan, serta dukungan teknis dan operasional.
Karena itu, pemerintah tidak dapat menjadikan modifikasi cuaca sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Sebaliknya, upaya tersebut perlu berjalan bersama pemadaman darat, pembasahan gambut, patroli kawasan rawan, dan pemantauan udara.
Lahan Gambut Menjadi Tantangan Terbesar Penanganan Karhutla
Berbeda dengan kebakaran pada lahan mineral, api di kawasan gambut dapat merambat melalui lapisan organik di bawah permukaan tanah.
Kondisi tersebut membuat petugas terkadang menghadapi situasi ketika kobaran api di permukaan sudah tidak terlihat, tetapi material organik di bawah tanah masih menyimpan panas.
Ketika hujan turun, kelembapan tanah memang meningkat. Akan tetapi, jika hujan tidak berlangsung cukup lama atau tidak menjangkau seluruh kawasan, sebagian lapisan gambut berpotensi kembali mengering.
Saat matahari kembali bersinar dengan intensitas tinggi, sisa bara dapat memicu munculnya asap. Bahkan, dalam kondisi tertentu, api dapat kembali berkembang dan menciptakan titik kebakaran baru.
Situasi inilah yang perlu pemerintah antisipasi di sejumlah wilayah Jambi.
Oleh karena itu, petugas harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menyisir kawasan bekas kebakaran, memeriksa titik yang masih mengeluarkan asap, dan memastikan proses pembasahan menjangkau bagian gambut yang menyimpan bara.
Selain menyiapkan modifikasi cuaca, pemerintah juga perlu meningkatkan pemantauan terhadap kawasan yang sebelumnya mengalami kebakaran.
Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kembali api, terutama ketika kondisi cuaca berubah dari hujan menjadi panas.
Pengawasan juga perlu menjangkau kawasan yang sulit diakses petugas. Sebab, keterbatasan akses dapat memperlambat proses pemadaman ketika petugas menemukan titik kebakaran baru.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menekankan pentingnya patroli gabungan untuk mengantisipasi kemunculan titik api baru di Jambi.
Patroli tersebut melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, polisi kehutanan, serta BPBD. Pemerintah juga mendorong pembasahan lahan dan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya pengendalian karhutla.
Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga kesinambungan penanganan meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah.
Penurunan jumlah titik panas tidak boleh membuat seluruh pihak mengendurkan pengawasan. Sebab, kawasan gambut yang pernah terbakar masih menyimpan risiko kebakaran susulan.
Ancaman Asap Berpotensi Mengganggu Kesehatan Masyarakat
Kemunculan kembali asap dari kawasan bekas kebakaran juga perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya menyangkut lingkungan.
Apabila kebakaran berkembang dan menghasilkan asap dalam jumlah besar, masyarakat di sekitar lokasi dapat menghadapi penurunan kualitas udara.
Paparan asap karhutla berpotensi mengganggu sistem pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap polusi udara.
Selain itu, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu aktivitas transportasi. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat kegiatan pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu mengutamakan langkah pencegahan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan juga perlu memperhatikan informasi cuaca dan kualitas udara. Ketika asap mulai mengganggu lingkungan permukiman, warga sebaiknya mengurangi aktivitas berat di luar ruangan dan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel.
Masyarakat juga perlu segera melaporkan kemunculan asap atau api kepada petugas setempat agar tim dapat melakukan pemeriksaan lebih cepat.
Larangan Membakar Lahan Harus Tetap Ditegakkan
Di tengah upaya pemerintah menangani karhutla, pencegahan pembakaran lahan secara sengaja tetap menjadi bagian penting.
Kebiasaan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika kondisi gambut mulai mengering.
Api yang awalnya kecil dapat berkembang dengan cepat apabila masyarakat tidak melakukan pengawasan secara memadai.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi larangan membakar lahan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan perusahaan di kawasan rawan kebakaran.
Penegakan hukum juga perlu berjalan secara konsisten apabila aparat menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran.
Upaya tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran bersama bahwa pengendalian karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku usaha.
Dengan terdeteksinya 150 titik panas pada 4 November 2026, tantangan penanganan karhutla di Jambi masih membutuhkan perhatian serius. Pemprov Jambi kini menyiapkan kembali operasi modifikasi cuaca, sementara pemantauan dan penanganan kawasan bekas kebakaran perlu terus berjalan.
Pemerintah berharap kombinasi hujan, pembasahan lahan, patroli, dan pemadaman dapat menekan risiko kebakaran susulan sehingga masyarakat Jambi tidak kembali menghadapi ancaman kabut asap.(TIM)
