JAKARTA,JS– BPJS Kesehatan mencatat tunggakan iuran peserta mencapai Rp14,12 triliun. Angka itu berasal dari lebih dari 23 juta peserta yang belum melunasi kewajiban pembayaran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan langsung data tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia menegaskan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan penghapusan piutang agar peserta bisa kembali mengakses layanan kesehatan.
Jumlah Peserta Menunggak Capai 23 Juta Orang
Ali menjelaskan, total peserta yang memiliki tunggakan mencapai lebih dari 23 juta orang. Nilai akumulasi tunggakan menembus Rp14,12 triliun.
Menurut dia, jumlah tersebut cukup besar dan memengaruhi status keaktifan jutaan peserta. Banyak di antara mereka tidak bisa menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena kepesertaan tidak aktif.
Selain itu, BPJS Kesehatan melihat sebagian peserta sebenarnya mampu membayar iuran bulanan. Namun, mereka kesulitan melunasi tunggakan lama yang sudah menumpuk.
Pemerintah Siapkan Skema Penghapusan Bertahap
Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah menyiapkan skema penghapusan tunggakan dengan beberapa kategori.
Pertama, pemerintah akan menghapus tunggakan satu kali bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Artinya, peserta yang sebelumnya membayar iuran secara mandiri lalu masuk kategori tidak mampu tidak perlu melunasi tunggakan lama.
Kedua, pemerintah juga memasukkan peserta PBPU yang beralih menjadi tanggungan pemerintah daerah dalam skema ini. Dengan demikian, perpindahan status tidak lagi membebani peserta dengan utang iuran sebelumnya.
Selanjutnya, peserta non-aktif kelas 3 yang terbukti tidak mampu juga masuk dalam daftar penerima penghapusan.
Penghapusan Otomatis untuk Fakir Miskin
Secara khusus, pemerintah memberi perlakuan berbeda bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Peserta yang masuk desil 1 hingga 4 akan menerima penghapusan tunggakan secara otomatis.
Sebaliknya, peserta di luar kategori miskin harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Mereka juga wajib memenuhi ketentuan pembayaran tertentu sebelum mendapatkan penghapusan.
Ali menegaskan peserta perlu memahami perbedaan mekanisme tersebut agar tidak salah persepsi.
Tunggakan Baru Wajib Dibayar
Meski pemerintah memberi keringanan, BPJS Kesehatan tetap menekankan kewajiban pembayaran iuran ke depan. Jika peserta kembali menunggak setelah menerima penghapusan, mereka harus melunasi tunggakan baru untuk mengaktifkan kembali kepesertaan.
Karena itu, Ali meminta peserta menjaga kepatuhan pembayaran setelah status kembali aktif.
Data Ganda dan Peserta Meninggal Dibersihkan Permanen
Selain peserta aktif, BPJS Kesehatan juga menertibkan data kepesertaan. Lembaga ini menghapus tunggakan milik peserta dengan data ganda atau peserta yang sudah meninggal dunia.
BPJS Kesehatan melakukan pembersihan data piutang secara berkala setiap enam bulan. Langkah ini sekaligus memperbaiki kualitas basis data kepesertaan.
Perpres Segera Terbit
Sementara itu, pemerintah tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum kebijakan tersebut. Ali menyebut pembahasan regulasi sudah memasuki tahap akhir.
Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 283 juta jiwa. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan tahun 2014 yang masih berada di kisaran 133 juta jiwa.
Namun demikian, sebagian peserta belum bisa memanfaatkan layanan karena status tidak aktif akibat tunggakan. Oleh sebab itu, pemerintah berharap kebijakan penghapusan ini dapat membuka kembali akses layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran ke depan.(*)
