JAMBI,JS- Gubernur Jambi Al Haris melantik 13 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Jumat (9/10/2026). Pelantikan ini menempatkan sejumlah pejabat pada posisi strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, inspektur daerah, hingga kepala biro.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta sejumlah pejabat eselon II turut menghadiri pelantikan tersebut.
Dalam arahannya, Al Haris meminta seluruh pejabat yang baru menempati jabatan agar segera menyesuaikan diri, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. Ia menegaskan bahwa jabatan baru membawa tanggung jawab yang harus dijalankan dengan serius, terutama dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Al Haris, pengalaman para pejabat dalam pemerintahan menjadi modal untuk menjalankan tugas. Namun, pengalaman saja tidak cukup. Setiap pejabat harus menunjukkan komitmen, integritas, dan kemampuan bekerja sama agar program pemerintah berjalan sesuai target.
Daftar 13 Pejabat Eselon II yang Dilantik Al Haris
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan, pembangunan, serta pelayanan publik.
Berikut daftar 13 pejabat yang mengisi jabatan baru di lingkungan Pemprov Jambi:
- Arif Munandar – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
- Jhon Eka Puwa – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi.
- Agus Heriyanto – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- M. Ali Zaini – Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
- Imron Rosyadi – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
- Kemas Muhammad Fuad – Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
- Dra. Lutfiah – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- Tandry Adi Negara – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
- Ahmad Bestari – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
- Muhammad Harir Khodari – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- Drs. Ariansyah – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- Novriadi – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- Yul Tasmi – Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.
Penempatan tersebut mencakup bidang pelayanan perizinan, lingkungan hidup, pengawasan internal, pendapatan daerah, perencanaan pembangunan, energi, ketenagakerjaan, kebudayaan, pariwisata, hingga transportasi.
Setiap pejabat kini memegang tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Karena itu, Al Haris meminta mereka membangun koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Al Haris Tekankan Tanggung Jawab dan Integritas
Dalam sambutannya, Al Haris mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar rangkaian acara seremonial. Menurutnya, sumpah tersebut mengandung tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan setiap pejabat selama mengemban amanah.
Ia meminta para pejabat mengutamakan kepentingan masyarakat serta menghindari sikap yang menghambat kerja sama antarorganisasi.
“Karena kita satu tim, tim ini harus kompak dan solid di lapangan. Jangan ada yang merasa ini bukan tugas saya,” tegas Al Haris.
Pesan tersebut menekankan pentingnya kerja bersama dalam menyelesaikan persoalan daerah. Pemerintah provinsi membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama ketika menghadapi masalah yang melibatkan banyak instansi.
Selain itu, setiap pejabat harus memahami bahwa tanggung jawab pemerintahan tidak berhenti pada pelaksanaan tugas administratif. Mereka juga perlu memastikan kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi OPD Setiap Bulan
Untuk memperkuat pengawasan kinerja, Al Haris meminta para asisten gubernur menggelar rapat evaluasi bersama OPD setiap bulan. Ia juga meminta mereka menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekda Provinsi Jambi agar setiap kendala mendapat tindak lanjut.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah provinsi dapat memantau perkembangan program, mengidentifikasi persoalan, dan menentukan langkah perbaikan secara lebih terarah.
Evaluasi rutin juga membantu pimpinan mengetahui apakah setiap OPD menjalankan program sesuai rencana. Jika muncul hambatan di lapangan, perangkat daerah terkait dapat segera berkoordinasi untuk mencari penyelesaian.
Al Haris menilai pola kerja seperti ini penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program pemerintah. Ia ingin seluruh pejabat saling mendukung dan mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing.
Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berlangsung ketika muncul persoalan. Setiap OPD perlu membangun komunikasi secara berkala agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Penanganan Stunting dan Karhutla Jadi Perhatian
Selain menyoroti koordinasi birokrasi, Al Haris memberikan perhatian pada penanganan stunting dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk penanganan stunting, ia mengharapkan seluruh perangkat daerah ikut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari perangkat daerah terkait hingga unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara itu, dalam menghadapi karhutla, Al Haris meminta seluruh OPD ikut bergerak membantu penanganan di lapangan. Ia menegaskan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.
Keterlibatan berbagai perangkat daerah diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan mendukung upaya penanganan sesuai tugas masing-masing. Pemerintah juga perlu memastikan langkah di lapangan berjalan searah agar respons terhadap kondisi darurat lebih efektif.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu menjalankan tugas rutin sekaligus mendukung penanganan persoalan prioritas daerah.
Minta OPD Aktif Menyampaikan Informasi kepada Publik
Al Haris juga mendorong setiap dinas memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kegiatan, program, dan hasil kerja kepada masyarakat.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan warga. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat mengetahui program yang berjalan serta memahami langkah pemerintah dalam menangani berbagai persoalan daerah.
Namun, penyampaian informasi perlu berjalan seiring dengan kinerja nyata. Setiap OPD harus memastikan informasi yang mereka sampaikan sesuai dengan kegiatan dan hasil kerja di lapangan.
Di sisi lain, Al Haris meminta seluruh pejabat menerima kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi. Ia menilai masukan publik dapat membantu pemerintah memperbaiki pelayanan, meningkatkan transparansi, dan menjalankan program secara lebih hati-hati.
Karena itu, setiap OPD perlu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah juga harus menindaklanjuti persoalan yang muncul agar kepercayaan publik tumbuh melalui hasil kerja yang terukur.
Peringatan terhadap Pelanggaran Hukum
Pada akhir arahannya, Al Haris meminta 13 pejabat yang baru dilantik menjaga kekompakan dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh pejabat mampu mendukung pembangunan serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan kewenangan. Setiap pejabat harus mematuhi ketentuan hukum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun kepentingan negara.
“Jaga integritas dan jauhi segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk praktik korupsi,” pesannya.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan kepemimpinan pada sejumlah OPD Pemprov Jambi. Setelah menempati jabatan baru, para pejabat menghadapi tuntutan untuk memperkuat koordinasi, menjalankan evaluasi berkala, serta memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keberhasilan mereka pada akhirnya akan terlihat dari pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan, dan hasil program yang dapat dirasakan warga Jambi.(*)
