JAKARTA,JS- Pemerintah pusat tengah menyiapkan kebijakan baru mengenai kelanjutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kebijakan ini mencakup skema peralihan menuju PPPK penuh waktu serta penataan pembiayaan gaji pegawai untuk tahun-tahun mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa pemerintah mendorong perpanjangan kontrak bagi PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran.
Selain itu, pemerintah pusat berencana menyampaikan ketentuan tertulis kepada seluruh bupati dan wali kota. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah terkait status kepegawaian PPPK paruh waktu.
Meski demikian, pegawai yang ingin beralih dari PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah tidak menyediakan jalur pengangkatan otomatis hanya berdasarkan status sebagai PPPK.
Penjelasan tersebut menjadi perhatian bagi tenaga honorer yang telah mengikuti penataan tenaga non-ASN dan kini bekerja melalui skema PPPK paruh waktu. Mereka perlu memahami perbedaan antara peningkatan status kepegawaian, perpanjangan kontrak, dan peluang mengikuti seleksi CPNS.
BKN Siapkan Pedoman Peralihan PPPK Paruh Waktu
Zudan menyampaikan rencana kebijakan tersebut setelah meresmikan Kampung Olahraga dan memberangkatkan rombongan sepeda ontel di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memberikan kepastian bagi PPPK paruh waktu yang memenuhi kewajiban kerja dan tidak melanggar ketentuan.
“Untuk PPPK, terutama PPPK paruh waktu, pemerintah sudah mendorong untuk yang tidak melakukan pelanggaran untuk terus diperpanjang,” ujar Zudan.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan menyampaikan skema peralihan PPPK paruh waktu menuju PPPK secara tertulis kepada seluruh kepala daerah.
Kebijakan tersebut penting karena pemerintah daerah membutuhkan pedoman yang jelas ketika menyusun kebijakan kepegawaian. Dengan demikian, setiap daerah dapat menindaklanjuti ketentuan pemerintah pusat sesuai aturan yang berlaku.
Namun, hingga pengumuman tersebut memperoleh rincian resmi, PPPK paruh waktu perlu mencermati informasi dari BKN, kementerian terkait, dan pemerintah daerah masing-masing.
Pegawai sebaiknya tidak langsung menganggap rencana kebijakan tersebut sebagai kepastian pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Rincian persyaratan, mekanisme seleksi atau evaluasi, serta waktu pelaksanaan tetap bergantung pada ketentuan resmi yang pemerintah keluarkan.
Apakah PPPK Paruh Waktu Bisa Langsung Menjadi PNS?
Pertanyaan mengenai peluang PPPK paruh waktu menjadi PNS juga mendapat penegasan dari Kepala BKN.
Zudan menyatakan bahwa pegawai yang ingin beralih dari PPPK menjadi PNS harus mengikuti seleksi CPNS. Pemerintah tidak memberikan pengangkatan otomatis melalui perubahan status kepegawaian.
“Jadi skemanya untuk berpindah dari PPPK ke PNS harus melalui tes. Jadi tidak ada yang selama ini disampaikan untuk otomatis,” kata Zudan.
Artinya, pengalaman kerja sebagai PPPK tidak serta-merta menggantikan tahapan seleksi CPNS. Pegawai tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan seleksi yang berlaku ketika pemerintah membuka penerimaan CPNS.
Aturan tersebut juga menegaskan perbedaan antara PPPK dan PNS. Keduanya termasuk dalam kategori aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki mekanisme pengangkatan dan hubungan kerja yang berbeda.
Karena itu, PPPK paruh waktu yang bercita-cita menjadi PNS perlu mempersiapkan diri sejak dini. Pegawai dapat mulai memeriksa kualifikasi pendidikan, batas usia, kelengkapan dokumen, serta persyaratan formasi yang sesuai dengan latar belakang masing-masing.
Selain itu, pegawai perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah agar tidak terjebak informasi yang menjanjikan pengangkatan PNS tanpa tes.
Batas Usia CPNS hingga 40 Tahun, Ada Syarat Khusus
Zudan turut menjelaskan ketentuan batas usia bagi pelamar CPNS. Menurut dia, pelamar yang berusia di atas 35 tahun masih memiliki peluang mengikuti seleksi hingga usia 40 tahun dalam kondisi tertentu, yakni bagi mereka yang memiliki pendidikan doktor.
“Kalau umur di atas 35, yang masih boleh itu sampai dengan umur 40 dengan syarat sudah memiliki pendidikan doktor,” jelasnya.
Meski demikian, calon pelamar perlu memahami bahwa ketentuan usia tidak selalu sama untuk seluruh jabatan dan formasi. Persyaratan dapat bergantung pada aturan seleksi serta ketentuan khusus untuk jabatan tertentu.
Oleh sebab itu, pelamar sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi mengenai batas usia secara umum. Mereka perlu membaca pengumuman resmi setiap formasi untuk memastikan kesesuaian usia, pendidikan, pengalaman, dan persyaratan lainnya.
Bagi PPPK paruh waktu yang ingin mengikuti seleksi CPNS, langkah ini menjadi penting agar persiapan tidak berujung pada kegagalan administrasi.
Pemerintah juga menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini tetap menjadi acuan sampai pemerintah menerbitkan peraturan baru.
Pemerintah Kaji Skema Gaji PPPK Paruh Waktu
Selain persoalan status kepegawaian, pembiayaan gaji PPPK paruh waktu menjadi perhatian pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah daerah masing-masing masih menanggung pembayaran gaji pegawai tersebut. Kondisi ini membuat pemerintah perlu menyusun kebijakan yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan pelayanan publik.
Zudan mengatakan bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan skema kebijakan yang lebih tepat untuk menangani persoalan pembiayaan tersebut.
“Kalau saat ini masih ditanggung oleh daerah masing-masing. Ini sedang disiapkan skema kebijakan yang lebih pas,” ujarnya.
Menurut Zudan, pemerintah pusat nantinya akan menyampaikan surat resmi mengenai skema penyelesaian pembiayaan untuk tahun-tahun mendatang. Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan anggaran pada 2027, 2028, dan 2029.
Rencana itu menjadi hal penting bagi pemerintah daerah yang harus menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kemampuan keuangan daerah. Pada saat yang sama, kepastian pembiayaan juga berpengaruh terhadap perencanaan belanja pegawai dan keberlanjutan pelayanan publik.
Meski demikian, pemerintah belum memaparkan secara terperinci bentuk akhir skema pembiayaan tersebut dalam keterangan yang disampaikan Zudan. Karena itu, PPPK paruh waktu sebaiknya menunggu surat resmi sebelum menarik kesimpulan mengenai perubahan sumber gaji atau besaran penghasilan.
Pegawai juga perlu membedakan antara pembahasan skema pembiayaan dan kebijakan kenaikan gaji. Keterangan mengenai rencana pembiayaan untuk 2027 hingga 2029 tidak otomatis berarti pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji atau perubahan nominal penghasilan.
Apa yang Perlu Dipersiapkan PPPK Paruh Waktu?
Di tengah rencana penataan kebijakan, PPPK paruh waktu dapat mengambil sejumlah langkah untuk menghadapi kemungkinan perubahan aturan.
Pertama, pegawai perlu menjaga disiplin dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak kerja. BKN secara khusus menyoroti perpanjangan kontrak bagi pegawai yang tidak melakukan pelanggaran.
Kedua, pegawai perlu memastikan dokumen kepegawaian tetap lengkap. Kontrak kerja, surat keputusan, data pendidikan, dan dokumen administrasi lainnya dapat membantu ketika pemerintah daerah meminta pembaruan data atau melakukan evaluasi.
Ketiga, pegawai sebaiknya aktif memantau pengumuman resmi dari BKN, kementerian yang menangani urusan aparatur negara, serta BKPSDM di daerah masing-masing.
Keempat, pegawai yang menargetkan status PNS perlu mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS. Persiapan tersebut mencakup pemahaman persyaratan formasi, latihan soal, pemeriksaan batas usia, dan penyesuaian kualifikasi pendidikan.
Terakhir, pegawai perlu berhati-hati terhadap kabar yang menyebut pemerintah akan mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PNS secara otomatis. Zudan telah menegaskan bahwa jalur menuju PNS tetap memerlukan tes sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepastian Status dan Gaji Masih Menunggu Aturan Resmi
Rencana pemerintah pusat untuk menerbitkan pedoman tertulis menjadi langkah penting dalam penataan PPPK paruh waktu. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan acuan yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam menangani perpanjangan kontrak dan peralihan status menuju PPPK.
Namun, pegawai perlu membedakan rencana pengaturan status PPPK paruh waktu dari mekanisme pengangkatan PNS. Peralihan menuju PPPK penuh waktu akan mengikuti ketentuan yang pemerintah tetapkan, sedangkan jalur menuju PNS tetap mengharuskan peserta mengikuti seleksi CPNS.
Di sisi lain, persoalan pembiayaan gaji untuk 2027 hingga 2029 juga masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut. Pemerintah pusat perlu menyampaikan rincian kebijakan agar pemerintah daerah dan pegawai memiliki acuan yang sama.
Dengan memahami ketentuan tersebut, PPPK paruh waktu dapat menyusun langkah yang lebih realistis, menjaga kinerja, dan mempersiapkan peluang karier tanpa bergantung pada informasi yang belum memiliki dasar resmi.(*)
