SUNGAIPENUH,JS- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Sungai Penuh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Melalui forum diskusi tersebut, BKAD mendorong seluruh bendahara SKPD agar semakin memahami tata kelola administrasi keuangan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan berbagai ketentuan pengelolaan anggaran pemerintah.
PLT Kepala BKAD Kota Sungai Penuh, Reno Hanjoni, menjelaskan bahwa FGD tersebut memiliki peran penting dalam membangun kesamaan pemahaman antara BKAD dan bendahara di setiap perangkat daerah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan koordinasi yang kuat karena setiap SKPD memiliki tanggung jawab dalam menjalankan administrasi dan penatausahaan keuangan sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, BKAD memandang forum diskusi seperti ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan.
BKAD Perkuat Pemahaman Bendahara SKPD
Dalam pelaksanaan pemerintahan, bendahara SKPD memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung kelancaran administrasi keuangan. Mereka menangani berbagai proses yang berkaitan dengan transaksi, pencatatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada masing-masing perangkat daerah.
Oleh sebab itu, setiap bendahara perlu memahami ketentuan teknis dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Melalui FGD ini, BKAD ingin memastikan para bendahara memiliki pemahaman yang selaras dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat menerapkan tata kelola administrasi secara lebih tertib dan konsisten.
Selain meningkatkan pemahaman, forum tersebut juga membuka ruang diskusi mengenai berbagai persoalan teknis yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan administrasi keuangan.
Dengan komunikasi yang terbuka, BKAD dan bendahara SKPD dapat membangun kesamaan langkah ketika menghadapi kendala maupun perubahan ketentuan dalam pengelolaan anggaran.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Perhatian
Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan penggunaan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah juga perlu menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu menjalankan administrasi keuangan secara cermat. Ketepatan pencatatan, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian prosedur menjadi aspek yang harus mendapat perhatian.
Dalam konteks tersebut, peran bendahara SKPD sangat menentukan kelancaran proses administrasi keuangan. Mereka harus mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus memastikan setiap proses mengikuti ketentuan yang berlaku.
Melalui penguatan koordinasi, BKAD berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan menjaga tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Sinergi BKAD dan SKPD untuk Mencegah Kesalahan Administrasi
Salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah ialah menjaga keseragaman pemahaman di antara seluruh perangkat daerah.
Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan teknis berpotensi menimbulkan kendala dalam proses administrasi. Jika tidak segera ditangani, persoalan tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BKAD membutuhkan komunikasi yang intensif dengan bendahara SKPD.
FGD menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan kedua pihak dalam satu forum. Melalui diskusi, peserta dapat memperkuat pemahaman, bertukar informasi, serta membahas aspek teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing.
Langkah ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional.
Dengan koordinasi yang semakin baik, setiap SKPD diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan secara lebih efektif, terarah, dan sesuai regulasi.
Dorong Tata Kelola Keuangan Daerah yang Lebih Baik
Kegiatan FGD BKAD bersama bendahara SKPD tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pengelolaan keuangan daerah di Kota Sungai Penuh.
Pemerintah daerah membutuhkan sistem administrasi yang tertib agar setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bendahara perangkat daerah, memiliki peran penting.
Selain itu, koordinasi yang konsisten juga dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah.
BKAD berharap kegiatan seperti ini mampu membangun pola kerja yang semakin solid antara pengelola keuangan di tingkat daerah dan seluruh SKPD.
Pada akhirnya, penguatan sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama menjadi modal penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab.
Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.
Bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen menjadi semangat bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kota Sungai Penuh yang semakin baik.(AN)
