BUNGO,JS- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali menghantui masyarakat Kabupaten Bungo. Dalam beberapa hari terakhir, warga kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Kondisi ini langsung memicu lonjakan harga di tingkat pengecer dan memperburuk beban ekonomi masyarakat kecil.
Melihat situasi yang semakin meresahkan, DPRD Kabupaten Bungo langsung bergerak cepat. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sistem distribusi gas LPG 3 kg yang dinilai tidak berjalan optimal.
Distribusi Tidak Stabil, Warga Jadi Korban
Masalah ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) yang digelar pada Senin, 6 April 2026.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD menyoroti ketidakstabilan pasokan LPG di tingkat pangkalan. Mereka menilai distribusi yang tidak merata membuat stok cepat habis di beberapa wilayah, sementara daerah lain justru relatif aman.
Akibatnya, masyarakat harus berburu gas ke berbagai tempat. Bahkan, sebagian warga terpaksa membeli dengan harga jauh di atas ketentuan resmi.
“Distribusi harus dibenahi sekarang juga. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan karena stok yang tidak stabil,” tegas salah satu anggota DPRD dalam rapat tersebut.
Harga Melonjak, Beban Ekonomi Makin Berat
Kelangkaan LPG 3 kg tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga langsung berdampak pada harga di lapangan. Para pengecer menaikkan harga karena pasokan terbatas.
Dalam kondisi normal, harga gas melon relatif terjangkau karena mendapat subsidi dari pemerintah. Namun, saat pasokan tersendat, harga bisa melonjak drastis dan tidak terkendali.
Situasi ini tentu sangat memberatkan masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro seperti pedagang gorengan, warung makan, dan usaha rumahan yang sangat bergantung pada LPG 3 kg.
Selain itu, daya beli masyarakat ikut tergerus karena pengeluaran harian meningkat.
Dugaan Penimbunan dan Penyaluran Tidak Tepat Sasaran
Tidak hanya soal distribusi, DPRD juga menyoroti dugaan praktik penyimpangan di tingkat pangkalan. Beberapa pangkalan diduga melakukan penimbunan atau menjual LPG ke pihak yang tidak berhak.
Bahkan, muncul indikasi penyaluran keluar wilayah sasaran demi mendapatkan keuntungan lebih besar.
DPRD menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak boleh terjadi karena merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
DPRD Minta Penindakan Tegas dan Pengawasan Ketat
Sebagai langkah konkret, DPRD meminta pemerintah daerah melalui Diskop UKM Perindag untuk mengambil tindakan tegas terhadap pangkalan yang melanggar aturan.
Tidak hanya itu, DPRD juga mendorong peningkatan pengawasan melalui inspeksi rutin ke agen dan pangkalan LPG.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan:
- Distribusi berjalan sesuai aturan
- Tidak ada penimbunan
- Harga tetap sesuai ketentuan
- LPG tepat sasaran
Dengan pengawasan yang ketat, potensi kecurangan dapat ditekan secara signifikan.
Perlu Koordinasi dengan Pertamina
DPRD juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak penyedia energi, khususnya Pertamina.
Kerja sama ini dinilai krusial untuk:
- Menjaga stabilitas pasokan
- Memperbaiki sistem distribusi
- Menghindari kelangkaan berulang
Solusi Jangka Panjang: Sistem Distribusi Harus Transparan
Masalah kelangkaan LPG 3 kg bukan pertama kali terjadi. Karena itu, DPRD menilai pemerintah daerah perlu membangun sistem distribusi yang lebih transparan dan terkontrol.
Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain:
- Digitalisasi distribusi LPG
- Pendataan penerima subsidi secara akurat
- Pembatasan pembelian berbasis identitas
- Monitoring stok secara real-time
Harapan Besar: Kelangkaan Tidak Terulang
RDP ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Bungo.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya bergerak saat krisis terjadi, tetapi juga membangun sistem yang kuat agar masalah serupa tidak kembali terulang.
Jika distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, maka:
- Harga tetap stabil
- Kebutuhan masyarakat terpenuhi
- Subsidi benar-benar dirasakan rakyat kecil
Kesimpulan
Kelangkaan LPG 3 kg di Bungo membuka kembali persoalan klasik distribusi energi subsidi di Indonesia. DPRD sudah memberikan sinyal kuat agar pemerintah daerah segera bertindak.
Tanpa perbaikan sistem distribusi dan pengawasan ketat, kelangkaan akan terus berulang dan masyarakat kecil akan selalu menjadi korban.(*)
