Keluarga Rentan? Begini Cara Mengajukan KKS

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025 - 02:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ; KKS

Foto ; KKS

JAKARTA,JS- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk mengakses bantuan sosial pemerintah. Bantuan ini mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan jenis bantuan lainnya. Namun, masih banyak keluarga merasa berhak tetapi belum terdaftar sebagai penerima KKS.

Oleh karena itu, pemerintah menyediakan mekanisme agar keluarga rentan dapat mendaftarkan diri dan memperbarui data untuk menerima bantuan sosial.

Baca Juga :  Kemenag Siapkan Rp270 Miliar BSU Guru Non-ASN, Cek Disini

KKS: Bukan Sekadar Kartu Bantuan

KKS bukan hanya kartu identitas penerima bantuan sosial. Justru, KKS terhubung dengan sistem perbankan, sehingga pemerintah menyalurkan bantuan secara non-tunai, aman, dan transparan.

Dengan demikian, KKS membantu penerima bansos untuk:

  • Menerima saldo bansos tepat waktu

  • Mengurangi risiko pemotongan bantuan

  • Mengakses bantuan secara mandiri melalui ATM atau e-warong

Siapa yang Bisa Mengajukan KKS?

Baca Juga :  31 Ribu Guru Non-ASN Terima Tunjangan, BSU Menyusul

Selain itu, pemerintah menetapkan kriteria agar bantuan tepat sasaran. Keluarga bisa mengajukan KKS jika mereka:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK dan Kartu Keluarga yang valid

  • Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin

  • Belum menerima bantuan sosial lain

  • Tidak memiliki penghasilan tetap di atas batas ketentuan

  • Bukan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD

Apabila keluarga memenuhi kriteria, mereka dapat langsung mengajukan data untuk diverifikasi.

Baca Juga :  Pekerja juga Terima BSU, Ini Cara Cek Jadwal dan Penerima

Cara Mengusulkan Data agar Terdaftar KKS

  1. Melalui Desa atau Kelurahan
    Pertama, masyarakat melapor ke perangkat desa atau kelurahan setempat. Mereka menjelaskan kondisi ekonomi keluarga dan meminta pengusulan data bansos. Desa mencatat data dan mengirimnya ke sistem pemerintah daerah.

  2. Ikut Musyawarah Desa (Musdes)
    Selanjutnya, masyarakat ikut musyawarah desa. Aparat desa dan warga melakukan verifikasi awal agar data sesuai kondisi lapangan.

  3. Lewat Dinas Sosial Daerah
    Jika pengajuan di desa gagal, masyarakat mendatangi Dinas Sosial kabupaten/kota dengan dokumen pendukung. Petugas mengecek data dan mengusulkan langsung ke sistem nasional.

  4. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
    Selain cara konvensional, masyarakat bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos untuk:

    • Mengajukan usulan bansos sendiri

    • Memantau status pengajuan

    • Melaporkan ketidaksesuaian data penerima

Perlu diingat, pemerintah tetap memverifikasi semua pengajuan melalui aplikasi sebelum menyetujui bantuan.

Harapan Pemerintah

Dengan begitu, pemerintah ingin keluarga rentan lebih mudah mengakses bantuan sosial secara tepat dan transparan. Langkah ini juga membantu memastikan bantuan tepat sasaran. AN

Berita Terkait

PPPK Sekolah Rakyat 2026: Pengumuman Lulus Administrasi Terbaru, Ini Jadwal dan Lokasi Tes CAT
Kurang Bayar Pajak Tembus Rp9,16 Triliun, DJP Siapkan Aturan Baru yang Berdampak ke CPNS hingga PPPK
Harga BBM Pertamina Terbaru 5 Juli 2026 Resmi Berlaku! Cek Daftar Harga yang Berlaku di Sumatera
Prabowo Ubah Industri Sawit Indonesia, Koperasi Merah Putih Kini Bisa Kelola CPO hingga Produksi Minyak Goreng Sendiri
RPP Manajemen ASN 2026 Segera Terbit, MenPAN-RB Ungkap Nasib Pensiun PPPK?
Awas Hoaks PPPK! BKN Bongkar Akun Facebook Palsu Catut Nama Prof Zudan, Jangan Sampai ASN dan Honorer Jadi Korban
ASN 2026 Bawa Angin Segar, 18.000 Guru Honorer Kemenag Masuk Daftar Prioritas Rekrutmen
Berlaku Hari Ini, Registrasi Kartu SIM Kini Wajib Scan Wajah, Begini Cara Aktivasi Semua Operator
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 14:01 WIB

PPPK Sekolah Rakyat 2026: Pengumuman Lulus Administrasi Terbaru, Ini Jadwal dan Lokasi Tes CAT

Senin, 6 Juli 2026 - 11:01 WIB

Kurang Bayar Pajak Tembus Rp9,16 Triliun, DJP Siapkan Aturan Baru yang Berdampak ke CPNS hingga PPPK

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:51 WIB

Harga BBM Pertamina Terbaru 5 Juli 2026 Resmi Berlaku! Cek Daftar Harga yang Berlaku di Sumatera

Kamis, 2 Juli 2026 - 23:01 WIB

Prabowo Ubah Industri Sawit Indonesia, Koperasi Merah Putih Kini Bisa Kelola CPO hingga Produksi Minyak Goreng Sendiri

Kamis, 2 Juli 2026 - 13:01 WIB

RPP Manajemen ASN 2026 Segera Terbit, MenPAN-RB Ungkap Nasib Pensiun PPPK?

Berita Terbaru