OTOMOTIF,JS- Pemerintah mulai menyiapkan strategi baru untuk mempercepat penggunaan motor listrik di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang skema tukar tambah motor bensin dengan motor listrik agar masyarakat tidak perlu menanggung seluruh biaya pembelian kendaraan baru.
Melalui skema tersebut, pemilik sepeda motor berbahan bakar minyak dapat menyerahkan kendaraan lamanya. Selanjutnya, masyarakat membayar tambahan biaya tertentu untuk mendapatkan motor listrik baru.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) dan ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kamis (13/8/2026).
Menurut Prabowo, pemerintah perlu mencari cara yang lebih realistis agar masyarakat mau berpindah dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Salah satu caranya dengan memberikan nilai ekonomi terhadap motor bensin yang sudah masyarakat miliki.
Tukar Tambah Motor Bensin Jadi Strategi Baru Pemerintah
Prabowo menilai kepemilikan motor bensin yang sangat besar menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan elektrifikasi transportasi.
Saat ini, sekitar 140 juta sepeda motor berbahan bakar minyak beredar di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar kendaraan listrik sekaligus besarnya tantangan yang harus pemerintah hadapi.
Jika pemerintah hanya menawarkan motor listrik sebagai produk baru, masyarakat masih perlu memikirkan biaya pembelian kendaraan. Kondisi tersebut dapat memperlambat minat masyarakat, terutama bagi kelompok yang masih menggunakan motor lama untuk aktivitas sehari-hari.
Karena itu, skema trade in motorcycle atau tukar tambah motor dapat memberikan alternatif yang lebih menarik.
Masyarakat cukup membawa motor bensin yang mereka miliki, kemudian menggunakan nilai kendaraan tersebut untuk mengurangi biaya pembelian motor listrik.
Prabowo menggambarkan konsep tersebut sebagai cara agar masyarakat dapat menyerahkan motor lama, mendapatkan motor baru, lalu membayar selisih harga sesuai skema yang pemerintah siapkan.
Mengapa Skema Tukar Tambah Bisa Menarik?
Skema tukar tambah memiliki satu keunggulan utama, yaitu mengurangi beban biaya awal pembelian.
Selama ini, harga kendaraan listrik dan keterbatasan kemampuan pembelian menjadi pertimbangan penting bagi calon konsumen. Dengan program electric motorcycle trade-in, masyarakat dapat memanfaatkan aset kendaraan lama sebagai bagian dari transaksi.
Selain itu, masyarakat tidak perlu mencari pembeli secara terpisah untuk motor bensinnya. Pemerintah bersama industri dan lembaga pembiayaan nantinya dapat membangun mekanisme penilaian kendaraan agar proses transaksi berjalan lebih praktis.
Namun, pemerintah masih perlu menjelaskan sejumlah detail. Masyarakat tentu ingin mengetahui jenis motor yang memenuhi syarat, usia kendaraan, kondisi kendaraan, nilai tukar, merek motor listrik yang tersedia, serta besaran tambahan biaya.
Kejelasan aturan tersebut akan menentukan keberhasilan program.
Motor Listrik Diklaim Lebih Hemat untuk Penggunaan Harian
Selain menawarkan skema tukar tambah, pemerintah juga menonjolkan keuntungan ekonomi dari penggunaan motor listrik.
Prabowo menyebut motor listrik dapat memberikan penghematan biaya operasional minimal 50 persen dibandingkan motor bensin. Dalam kondisi tertentu, penghematan bahkan dapat mencapai 70 persen.
Angka tersebut tentu menarik perhatian masyarakat karena biaya mobilitas menjadi salah satu pengeluaran rutin rumah tangga.
Pemilik motor harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar, melakukan servis, mengganti oli mesin, serta merawat berbagai komponen mekanis. Sementara itu, motor listrik menggunakan sistem penggerak yang lebih sederhana sehingga kebutuhan perawatan memiliki karakter berbeda.
Biaya energi juga menjadi faktor penting.
Pemilik motor listrik mengisi daya baterai menggunakan listrik. Sementara itu, pemilik motor bensin membeli bahan bakar sesuai kebutuhan perjalanan.
Jika seseorang menggunakan motor setiap hari untuk bekerja, berdagang, mengantar anak, atau menjalankan aktivitas lainnya, selisih biaya operasional dapat memberikan dampak terhadap pengeluaran bulanan.
Pemerintah Ingin Harga Motor Listrik Lebih Terjangkau
Pemerintah tidak hanya mengandalkan program tukar tambah. Prabowo juga mendorong kebijakan pembiayaan yang dapat membuat harga motor listrik lebih mudah dijangkau masyarakat.
Salah satu fokus pemerintah menyangkut bunga kredit motor listrik.
Prabowo mengatakan pemerintah ingin menurunkan bunga cicilan agar masyarakat memperoleh pembayaran bulanan yang lebih ringan. Pemerintah juga mengupayakan pembelian motor listrik tanpa down payment (DP).
Jika kebijakan tersebut berjalan, konsumen dapat memperoleh motor listrik dengan kebutuhan dana awal yang jauh lebih kecil.
Kombinasi antara harga terjangkau, bunga rendah, tenor panjang, dan kemungkinan DP nol dapat mengubah pertimbangan konsumen.
Masyarakat tidak lagi hanya melihat harga motor listrik secara keseluruhan. Mereka juga akan melihat berapa cicilan yang harus mereka bayar setiap bulan.
Cicilan Rendah Bisa Mendorong Penjualan
Dalam pembelian kendaraan secara kredit, besaran cicilan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumen.
Sebagai contoh, masyarakat dengan anggaran bulanan terbatas cenderung memilih kendaraan yang menawarkan cicilan sesuai kemampuan keuangan mereka. Karena itu, penurunan bunga dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi calon pembeli.
Pemerintah juga dapat mendorong lembaga pembiayaan untuk menawarkan tenor lebih panjang. Langkah tersebut dapat menurunkan nilai cicilan bulanan, meskipun konsumen tetap perlu memperhatikan total pembayaran hingga kredit selesai.
Masyarakat sebaiknya tidak hanya mengejar cicilan murah. Konsumen juga perlu menghitung biaya administrasi, asuransi, bunga total, biaya perawatan, serta harga baterai jika masa pakainya berakhir.
Danantara Siapkan Skema Pembiayaan Motor Listrik
Upaya pemerintah mendapatkan dukungan dari Danantara.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani sebelumnya menyampaikan bahwa Danantara telah berkomunikasi dengan perbankan dan institusi finansial yang berada dalam ekosistemnya.
Pembicaraan tersebut fokus pada penyediaan pembiayaan motor listrik dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang.
Danantara juga mendorong penurunan uang muka.
Menurut informasi yang Rosan terima dari perbankan, pembelian motor listrik saat ini masih memerlukan DP sekitar 10 persen. Danantara ingin menekan angka tersebut dan membuka peluang penghapusan DP.
Jika lembaga pembiayaan menerapkan skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses pembelian motor listrik dengan modal awal yang lebih kecil.
Kebijakan itu juga dapat membantu produsen meningkatkan penjualan.
Produksi Motor Listrik Nasional Ikut Terdorong
Pemerintah memiliki kepentingan lain di balik percepatan penggunaan motor listrik, yaitu membangun industri kendaraan listrik nasional.
Ketika permintaan masyarakat meningkat, produsen memiliki alasan lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Peningkatan produksi juga dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Industri membutuhkan tenaga kerja, pemasok komponen, distributor, bengkel, teknisi, hingga layanan purna jual.
Karena itu, program electric vehicle Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pergantian kendaraan masyarakat. Program tersebut juga berkaitan dengan pembangunan ekosistem industri.
Rosan mengatakan pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor lebih panjang dapat mempercepat minat masyarakat membeli motor listrik. Peningkatan permintaan kemudian dapat membantu industri meningkatkan produksi motor listrik nasional.
Tantangan Program Tukar Tambah Motor Listrik
Meski menawarkan peluang besar, pemerintah tetap menghadapi sejumlah tantangan.
Pertama, pemerintah harus menentukan standar penilaian motor bensin. Kondisi motor setiap masyarakat berbeda. Ada motor yang masih sangat layak, tetapi ada pula kendaraan lama yang membutuhkan perbaikan.
Kedua, pemerintah perlu memastikan transparansi nilai tukar. Masyarakat tentu ingin memperoleh nilai yang wajar ketika menyerahkan kendaraan lama.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat jaringan pengisian daya. Pertumbuhan motor listrik membutuhkan infrastruktur yang memadai agar pengguna tidak kesulitan ketika melakukan perjalanan jauh.
Keempat, masyarakat membutuhkan informasi mengenai masa pakai dan biaya penggantian baterai. Baterai menjadi salah satu komponen penting dalam kendaraan listrik dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.
Kelima, pemerintah perlu memperluas jaringan servis dan teknisi. Konsumen akan lebih percaya membeli motor listrik jika mereka mudah menemukan layanan perawatan ketika kendaraan mengalami masalah.
Harga, Baterai, dan Infrastruktur Tetap Jadi Pertimbangan
Program insentif dan pembiayaan memang dapat menurunkan hambatan pembelian. Namun, konsumen tetap perlu mempertimbangkan biaya kepemilikan dalam jangka panjang.
Masyarakat sebaiknya membandingkan harga motor listrik dengan motor bensin berdasarkan kebutuhan penggunaan.
Perhitungan tersebut dapat mencakup harga kendaraan, cicilan, biaya listrik, biaya bahan bakar, servis berkala, suku cadang, asuransi, hingga potensi penggantian baterai.
Dengan pendekatan tersebut, konsumen dapat mengetahui apakah motor listrik benar-benar memberikan keuntungan finansial untuk pola perjalanan mereka.
Peluang Baru bagi Masyarakat
Jika pemerintah berhasil menggabungkan program tukar tambah dengan pembiayaan murah, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk beralih ke kendaraan listrik.
Pemilik motor lama dapat menggunakan kendaraannya sebagai bagian dari transaksi. Kemudian, lembaga pembiayaan dapat menawarkan bunga yang lebih rendah. Pemerintah juga dapat mendorong DP hingga nol persen.
Kombinasi tersebut berpotensi membuat motor listrik semakin kompetitif.
Bagi masyarakat yang menggunakan motor setiap hari, penghematan biaya operasional juga dapat menjadi pertimbangan utama.
Namun, konsumen tetap perlu menunggu aturan resmi mengenai program tukar tambah tersebut. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme secara jelas sebelum masyarakat dapat menggunakannya secara luas.
Apa Keuntungan Tukar Tambah Motor Bensin ke Motor Listrik?
Secara umum, skema tersebut dapat memberikan beberapa keuntungan.
Pertama, masyarakat dapat mengurangi beban harga pembelian motor listrik dengan menggunakan nilai motor lama.
Kedua, konsumen tidak perlu menjual motor lama secara terpisah jika pemerintah menyediakan mekanisme trade in.
Ketiga, masyarakat berpeluang memperoleh biaya operasional yang lebih rendah.
Keempat, bunga kredit yang lebih rendah dapat membuat cicilan lebih ringan.
Kelima, kemungkinan penghapusan DP dapat mengurangi kebutuhan uang tunai pada awal transaksi.
Meski demikian, masyarakat harus menunggu ketentuan resmi agar dapat mengetahui syarat dan mekanisme program secara pasti.
Peralihan Motor Bensin ke Motor Listrik Makin Serius
Rencana Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah mulai mencari pendekatan yang lebih langsung untuk mempercepat transisi kendaraan listrik.
Dengan jumlah motor bensin yang mencapai sekitar 140 juta unit, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penjualan motor listrik baru. Pemerintah perlu memberikan alasan ekonomi yang kuat agar masyarakat bersedia mengganti kendaraan mereka.
Program tukar tambah motor bensin, bunga kredit rendah, tenor panjang, dan kemungkinan DP nol persen dapat menjadi kombinasi penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan kualitas motor listrik, ketersediaan baterai, jaringan servis, infrastruktur pengisian daya, serta perlindungan konsumen.
Jika seluruh komponen tersebut berkembang secara bersamaan, motor listrik berpeluang mengambil porsi lebih besar dalam pasar kendaraan roda dua Indonesia.
Bagi masyarakat, perkembangan ini layak mendapat perhatian karena dapat memengaruhi pilihan kendaraan, biaya transportasi, dan pengeluaran rumah tangga dalam beberapa tahun mendatang.
Untuk saat ini, masyarakat perlu menunggu aturan teknis mengenai program tukar tambah motor listrik sebelum mengambil keputusan pembelian. Pemerintah juga perlu menyampaikan skema nilai tukar, syarat kendaraan, pilihan produk, bunga kredit, tenor, dan mekanisme DP secara terbuka agar konsumen dapat menghitung keuntungan secara rasional.(*)
