JAKARTA,JS- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Sungai Penuh terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi program. Langkah tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh, Ny. Sri Kartini Alfin, S.Kep., Ns., dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat.
Kegiatan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 20 September 2026. Pertemuan tersebut mempertemukan jajaran pengurus dan pembina dari berbagai daerah untuk membahas penguatan tata kelola kelembagaan serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Sri Kartini Alfin hadir dalam agenda tersebut bersama Sekretaris TP PKK Kota Sungai Penuh, Firna Dianda, S.Kg., serta Kabid PPE Bapperida Kota Sungai Penuh, Edwin Dwi Laksmana, S.IP., MM.
Keikutsertaan jajaran TP PKK Kota Sungai Penuh menjadi bagian dari upaya daerah untuk mengikuti perkembangan kebijakan dan arah penguatan kelembagaan PKK, Posyandu, serta Dekranasda.
TP PKK Sungai Penuh Ikuti Agenda Penguatan Tingkat Nasional
Rapat penguatan tata kelola tersebut mempertemukan unsur TP PKK, Tim Pembina Posyandu, serta Dekranas dari berbagai wilayah. Tim Penggerak PKK Pusat menggelar agenda tersebut bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Pertemuan itu membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu, peserta memperoleh pembekalan yang dapat menjadi bahan dalam menjalankan program di daerah masing-masing.
Bagi TP PKK Kota Sungai Penuh, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas koordinasi sekaligus mendapatkan informasi mengenai arah penguatan kelembagaan pada tingkat nasional.
Selanjutnya, hasil pembekalan dapat menjadi referensi dalam memperkuat pelaksanaan kegiatan PKK di Kota Sungai Penuh. Dengan begitu, program pemberdayaan keluarga dapat berjalan secara lebih terarah dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Sri Kartini Alfin Hadir Bersama Jajaran TP PKK Sungai Penuh
Dalam agenda di Jakarta tersebut, Sri Kartini Alfin tidak hadir seorang diri. Ia mengikuti kegiatan bersama Sekretaris TP PKK Kota Sungai Penuh, Firna Dianda, S.Kg., dan Kabid PPE Bapperida Kota Sungai Penuh, Edwin Dwi Laksmana, S.IP., MM.
Kehadiran lintas unsur tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara organisasi pemberdayaan masyarakat dan perangkat daerah. Terlebih, program PKK memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang pembangunan yang menyentuh kehidupan keluarga dan masyarakat.
Karena itu, koordinasi tidak hanya berlangsung dalam lingkup internal TP PKK. Komunikasi dengan perangkat daerah juga menjadi bagian penting agar program yang berjalan memiliki arah yang selaras dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.
Melalui forum nasional seperti ini, jajaran TP PKK Kota Sungai Penuh dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program di berbagai daerah. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan kegiatan sesuai kondisi masyarakat di Kota Sungai Penuh.
Ketua TP PKK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Turut Hadir
Agenda penguatan di Jakarta tersebut juga diikuti Ketua TP PKK Provinsi Jambi bersama seluruh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
Kehadiran jajaran TP PKK dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi memberikan ruang untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Masing-masing daerah memiliki karakteristik serta kebutuhan masyarakat yang berbeda. Namun, koordinasi tetap diperlukan agar pelaksanaan program pemberdayaan keluarga dapat bergerak dalam arah yang sejalan.
Pertemuan tersebut juga membuka kesempatan bagi jajaran TP PKK untuk bertukar informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di daerah masing-masing.
Dengan komunikasi yang lebih intensif, pengurus TP PKK dapat memahami berbagai pendekatan yang telah berjalan di daerah lain. Pada tahap berikutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Penguatan Tata Kelola Menjadi Bagian Penting Organisasi
Tata kelola kelembagaan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan program PKK. Organisasi membutuhkan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, penguatan kapasitas pengurus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan gerakan PKK.
Selain menjalankan kegiatan pemberdayaan keluarga, TP PKK juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai program. Pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi antara pengurus, pemerintah daerah, kader, serta berbagai unsur masyarakat.
Melalui agenda penguatan di Jakarta, peserta mendapatkan ruang untuk memahami kembali tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Hal tersebut penting karena PKK, Posyandu, dan Dekranasda memiliki bidang kegiatan yang saling berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Koordinasi yang baik dapat membantu menghindari tumpang tindih kegiatan sekaligus memperkuat hasil program.
Posyandu Memiliki Peran Penting di Tengah Masyarakat
Selain membahas tata kelola TP PKK, kegiatan tersebut juga memberikan pembekalan bagi Tim Pembina Posyandu.
Posyandu memiliki peran yang dekat dengan masyarakat karena kegiatan kader berlangsung hingga tingkat desa dan kelurahan. Melalui Posyandu, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan serta informasi yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga.
Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
TP PKK Kota Sungai Penuh juga memiliki kepentingan untuk terus membangun koordinasi dengan unsur Posyandu. Penguatan koordinasi tersebut dapat membantu menyelaraskan program dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Apalagi, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Peran kader dan masyarakat juga menentukan bagaimana sebuah program dapat berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah Terus Diperkuat
Keikutsertaan unsur TP PKK Kota Sungai Penuh dalam kegiatan nasional tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah.
Program PKK memiliki cakupan yang luas. Pelaksanaannya dapat bersinggungan dengan sektor kesehatan, pendidikan keluarga, sosial, ekonomi, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, koordinasi dengan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menyusun dan menjalankan program.
Kehadiran Kabid PPE Bapperida Kota Sungai Penuh, Edwin Dwi Laksmana, dalam kegiatan tersebut turut memberikan ruang koordinasi dari sisi perencanaan pembangunan daerah.
Dengan komunikasi lintas sektor, program pemberdayaan keluarga dapat memperoleh dukungan perencanaan yang lebih terarah. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Pembekalan Nasional Menjadi Referensi bagi Daerah
Agenda nasional seperti rapat penguatan tata kelola memberikan kesempatan kepada daerah untuk memperoleh informasi secara langsung. Peserta dapat memahami arah kebijakan dan penguatan kelembagaan sekaligus melihat berbagai praktik yang berkembang di daerah lain.
Bagi Kota Sungai Penuh, informasi tersebut dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kegiatan TP PKK.
Namun, penerapan setiap program tetap perlu menyesuaikan karakteristik masyarakat setempat. Kondisi Kota Sungai Penuh tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Karena itu, pembekalan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bahan pengembangan, bukan sekadar untuk menyalin pola kegiatan daerah lain.
Pendekatan tersebut penting agar program pemberdayaan keluarga benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat.
Peran TP PKK dalam Mendukung Pembangunan Daerah
TP PKK memiliki posisi strategis dalam membantu mendorong pemberdayaan masyarakat. Kegiatan organisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan internal, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga.
Keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Ketika keluarga memperoleh akses terhadap informasi, pembinaan, serta berbagai program pemberdayaan, masyarakat juga memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang.
Karena itu, penguatan kelembagaan TP PKK perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas kader.
Kader di tingkat kelurahan dan desa menjadi salah satu ujung pelaksanaan program. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dengan koordinasi yang baik antara pengurus di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan kader, pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih terstruktur.
Memperkuat Koordinasi Antarwilayah
Pertemuan di Jakarta juga memberikan kesempatan bagi TP PKK Kota Sungai Penuh untuk memperkuat hubungan dengan jajaran TP PKK lainnya.
Koordinasi antarwilayah memiliki manfaat dalam membangun komunikasi dan pertukaran pengalaman. Setiap daerah dapat berbagi informasi mengenai program yang telah mereka jalankan serta tantangan yang mereka hadapi.
Selanjutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing daerah.
Bagi TP PKK Sungai Penuh, komunikasi dengan TP PKK Provinsi Jambi juga menjadi bagian penting. Hubungan tersebut dapat mendukung sinkronisasi program sekaligus memperlancar koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.(*)
