JAKARTA,JS- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan standar baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, transformasi ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, menghadapi megatren global seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, urbanisasi, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi.
ASN Harus Lincah dan Berbasis Data
Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan ASN harus lincah, berpikir ke depan, dan mampu meninjau ulang kebijakan. Selain itu, ASN harus berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan memanfaatkan big data secara terintegrasi.
“Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 menjadi instrumen strategis pembangunan. Dengan kata lain, hal ini menentukan kemampuan pemerintah mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Rini.
Capaian Dua Dekade Reformasi Birokrasi
Selama 20 tahun terakhir, reformasi birokrasi mencatat banyak capaian. Misalnya:
Menyederhanakan struktur organisasi
Mentrasformasi jabatan fungsional
Memperkuat akuntabilitas melalui SAKIP
Mengonsolidasikan layanan publik
Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di 91 persen kementerian/lembaga
Namun, Rini menegaskan fase baru reformasi menuntut perubahan dari business as usual menuju transformative governance. Fokusnya, integrasi lintas sektor, partisipasi pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat.
Lima Dokumen Kesepakatan Nasional
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Erwan Agus Purwanto, menyebut lima dokumen kesepakatan telah disusun oleh seluruh kementerian/lembaga pengampu agenda reformasi birokrasi periode 2025-2029.
Dokumen ini menegaskan arah besar reformasi birokrasi. Selain itu, mereka memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah.
“Reformasi Birokrasi Nasional kini bukan agenda sektoral lagi. Dengan demikian, ini menjadi agenda nasional bersama untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang lincah, berintegritas, dan melayani menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Erwan.(AN)
