BATANGHARI,JS- Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, melantik 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Jumat (30/10/2026). Dari puluhan pejabat tersebut, sebanyak 22 orang merupakan tenaga pendidik yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah, sedangkan empat lainnya mengisi jabatan fungsional.
Pelantikan yang berlangsung di serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Sekretaris Daerah Batang Hari, Mula P. Rambe, turut menghadiri prosesi tersebut bersama sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten.
Dalam kesempatan itu, Fadhil Arief menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pejabat yang menerima amanah baru. Ia meminta mereka tidak hanya berorientasi pada jabatan, tetapi juga mengutamakan kinerja, profesionalisme, inovasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
26 Pejabat Mendapat Amanah Baru, Mayoritas dari Tenaga Pendidik
Komposisi pejabat yang mengikuti pelantikan kali ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan sektor pendidikan.
Dari total 26 orang, empat pejabat mengisi jabatan fungsional. Sementara itu, 22 guru mendapat penugasan sebagai kepala sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Batang Hari.
Penugasan tersebut membawa tanggung jawab penting karena kepala sekolah memegang peran strategis dalam menentukan arah pengelolaan satuan pendidikan.
Selain mengatur administrasi sekolah, kepala sekolah juga harus memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.
Karena itu, pemerintah daerah berharap para pejabat yang menerima amanah baru mampu menunjukkan kinerja nyata sesuai bidang tugas masing-masing.
Fadhil Arief Ingatkan ASN Tidak Terlalu Memikirkan Posisi Jabatan
Dalam sambutannya, Muhammad Fadhil Arief menegaskan bahwa perjalanan karier seorang aparatur sipil negara (ASN) selalu mengalami dinamika.
Menurutnya, seorang ASN dapat mengalami perpindahan tempat kerja, perubahan posisi, kenaikan jabatan, bahkan penurunan posisi sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa setiap ASN harus memahami hakikat pekerjaannya sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, aparatur pemerintah perlu lebih fokus menjalankan kewajiban daripada sibuk memikirkan jabatan yang mereka inginkan.
Fadhil juga menjelaskan bahwa pimpinan memiliki tanggung jawab untuk mengelola organisasi, menilai kinerja pegawai, serta memberikan penghargaan maupun sanksi secara proporsional.
“Karena seorang ASN akan terus dinamis sampai usia pensiun. Dinamis dalam artian bisa berpindah tempat, bisa berpindah posisi, bisa naik, bisa turun, bisa sejajar. Itu bagian dari dinamika karier kita sebagai karyawan, atau kalau di pemerintah namanya ASN. Bahasa Inggrisnya itu adalah civil servant, pelayan masyarakat,” ujar Fadhil.
Ia kemudian meminta seluruh pejabat agar tidak menjadikan urusan posisi sebagai fokus utama dalam bekerja.
“Untuk itu, kawan-kawan semua, urusan posisi jabatan itu enggak usah diurusin. Kewajiban atasan itu mengurus ini, dalam rangka me-manage, dalam rangka memberikan reward kepada yang kinerjanya baik untuk dinaikkan posisinya, kemudian memberikan hukuman kepada yang kinerjanya jelek, sesuai dengan kesalahan,” lanjutnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan ASN yang mampu menunjukkan prestasi melalui pekerjaan, bukan sekadar mengejar kedudukan dalam struktur birokrasi.
Kepala Sekolah Harus Kuasai Manajerial hingga Supervisi Pembelajaran
Selain memberikan arahan kepada seluruh pejabat, Fadhil Arief secara khusus menyoroti tanggung jawab 22 guru yang kini mengemban tugas sebagai kepala sekolah.
Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah tidak hanya berkaitan dengan administrasi maupun urusan pengelolaan anggaran. Lebih dari itu, kepala sekolah harus mampu mengembangkan kualitas pendidikan melalui kepemimpinan yang efektif.
Setidaknya ada tiga aspek utama yang perlu mendapat perhatian, yakni kemampuan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran.
Pertama, kemampuan manajerial menuntut kepala sekolah mengelola seluruh sumber daya pendidikan secara efektif. Mereka harus mampu menyusun perencanaan, mengatur tenaga pendidik, mengelola fasilitas, serta memastikan program sekolah berjalan sesuai target.
Kedua, aspek pengembangan kewirausahaan mendorong kepala sekolah untuk membangun kreativitas, inovasi, dan kemandirian satuan pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, sekolah dapat mengembangkan berbagai program produktif yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Ketiga, supervisi pembelajaran mengharuskan kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kualitas proses belajar mengajar. Mereka perlu mendorong guru meningkatkan kemampuan mengajar, menerapkan metode pembelajaran yang tepat, serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Sebab, keberhasilan sekolah tidak hanya bergantung pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada kemampuan pimpinan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendorong peningkatan prestasi siswa.
Integritas dan Profesionalisme Jadi Tuntutan bagi Pejabat Baru
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang semakin baik, Fadhil Arief meminta seluruh pejabat menjaga integritas dan profesionalisme.
Ia berharap para pejabat mampu bekerja secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tidak berhenti melakukan inovasi dalam menjalankan program pemerintahan.
Sikap profesional juga harus tercermin melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan mengambil keputusan, dan kesediaan mengevaluasi hasil pekerjaan.
Bagi pejabat yang mengelola sektor pendidikan, tanggung jawab tersebut memiliki dampak langsung terhadap masa depan generasi muda.
Karena itu, setiap kebijakan sekolah harus mengutamakan kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pembelajaran.
Sementara itu, empat pejabat yang mengisi jabatan fungsional juga perlu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan ketentuan profesinya.
Dengan demikian, seluruh pejabat yang mengikuti pelantikan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing.
Pelantikan 26 Pejabat Jadi Momentum Penguatan Pelayanan Publik
Pelantikan 26 pejabat tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
Penataan sumber daya manusia dalam pemerintahan membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar setiap posisi memiliki orang yang tepat dan mampu menjalankan tanggung jawab secara optimal.
Khusus di sektor pendidikan, penugasan 22 kepala sekolah membawa harapan terhadap peningkatan kualitas manajemen sekolah, kompetensi guru, serta hasil belajar siswa.
Namun, keberhasilan penugasan tersebut tentu membutuhkan kerja sama seluruh unsur pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga pemerintah daerah.
Fadhil Arief berharap seluruh pejabat yang baru menerima amanah mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, jabatan bukan sekadar kedudukan dalam pemerintahan. Jabatan merupakan amanah yang menuntut hasil kerja, integritas, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Batang Hari.(*)
