JAKARTA,JS- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat di sejumlah wilayah Indonesia seiring masuknya musim kemarau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan rangkaian kejadian karhutla dan kekeringan di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat pada periode 7–9 Agustus 2026.
Salah satu kejadian yang mendapat perhatian serius terjadi di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Kebakaran yang berlangsung sejak Senin, 3 Agustus 2026, hingga Sabtu malam, 8 Agustus 2026, telah menghanguskan area sekitar 176,20 hektare berdasarkan pendataan sementara.
Selain kebakaran di kawasan Bromo, BNPB juga mencatat karhutla di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, serta kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Lombok Timur.
Pada saat yang sama, masyarakat Kota Salatiga, Jawa Tengah, menghadapi persoalan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air bersih selama musim kemarau. Pemerintah daerah pun mulai memperkuat distribusi air untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Informasi mengenai rangkaian bencana tersebut disampaikan melalui situs dan media sosial resmi BNPB berdasarkan laporan serta pembaruan penanganan dari pemerintah daerah dan tim gabungan di lapangan.
Karhutla Gunung Bromo Capai 176,20 Hektare
Kebakaran kawasan Gunung Bromo menjadi salah satu kejadian yang membutuhkan penanganan intensif. Tim gabungan masih melakukan pemadaman hingga Sabtu malam, 8 Agustus 2026.
Kebakaran mencakup kawasan Gunung Bromo Watu Gede di Kabupaten Probolinggo serta kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Jantur di Kabupaten Malang.
Berdasarkan pembaruan penanganan hingga pukul 21.30 WIB, petugas masih bekerja di area JLKT untuk mengendalikan api yang mendekati ruas jalan tersebut.
Sebelumnya, tim juga menemukan titik api di jalur Jemplang menuju Watu Gede yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Malang. Tim darat berhasil mengendalikan titik api tersebut sehingga tidak lagi terlihat titik api aktif di area itu.
Namun, petugas masih menemukan hot spot yang mengeluarkan asap di kawasan Pusung Ledok Bedor. Kondisi tersebut membuat tim terus melakukan pemantauan karena angin dapat memengaruhi arah penyebaran api.
BNPB mencatat luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 176,20 hektare. Petugas masih melakukan pendataan sehingga angka tersebut dapat berubah sesuai hasil verifikasi lapangan.
Hingga laporan terakhir, tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kebakaran tersebut.
BNPB Kerahkan Operasi Darat dan Udara
Medan kawasan Bromo menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman. Lereng Kaldera Bromo memiliki kontur terjal, sementara sejumlah titik api berada di kawasan hutan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Karena itu, tim gabungan menjalankan strategi pemadaman melalui jalur darat sekaligus udara.
BNPB bersama BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, Perhutani, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat bekerja secara terpadu dalam penanganan tersebut.
Petugas darat menggunakan truk pemadam, metode manual gepyok, serta sprayer untuk mengendalikan api dan mencegah pergerakannya menuju area lain.
Selain itu, tim juga mengerahkan dua helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara. Satu unit helikopter mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Puspenerbal TNI AL dengan kapasitas angkut air mencapai 1.000 liter.
BNPB juga mengerahkan satu helikopter dengan kapasitas angkut air 1.000 liter.
Operasi udara menjadi sangat penting ketika petugas menghadapi titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dengan metode water bombing atau penyiraman dari udara, tim dapat menjangkau area yang memiliki medan ekstrem.
BNPB juga berkoordinasi dengan Danlanud untuk mempersiapkan posko serta mendukung operasi udara dari Lanud Abdulrachman Saleh.
Sementara itu, BPBD Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan logistik dan personel untuk memperkuat operasi pemadaman.
Wisata Gunung Bromo Ditutup Sementara
Kebakaran juga berdampak pada aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo.
Balai Besar TNBTS menutup sementara sebagian kawasan wisata Gunung Bromo sejak 3 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB. Penutupan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Kebijakan tersebut mencakup akses wisata Gunung Bromo dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.
Penutupan menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan wisatawan sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk menjalankan operasi pemadaman tanpa gangguan aktivitas wisata.
Masyarakat dan wisatawan perlu mengikuti informasi terbaru dari pengelola kawasan serta instansi terkait sebelum merencanakan perjalanan menuju kawasan Bromo.
Karhutla 10 Hektare Terjadi di Ponorogo
Selain Bromo, BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Kebakaran terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026, dan melanda dua desa, yakni Desa Bancangan dan Desa Campurejo.
Petugas memperkirakan luas lahan terdampak mencapai sekitar 10 hektare. Sampai laporan tersebut diterbitkan, petugas belum menemukan korban jiwa.
Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan.
BPBD Kabupaten Ponorogo segera melakukan kaji cepat sekaligus menangani titik kebakaran. Petugas melakukan pemadaman di Dukuh Tengger, Desa Bancangan, serta Dukuh Kabatan, Desa Campurejo.
Tim berhasil memadamkan api sekitar pukul 17.00 WIB pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Meski api telah padam, petugas tetap melakukan pemantauan. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama ketika kondisi lahan kering dan angin masih dapat membantu penyebaran api.
Trenggalek Laporkan Karhutla 1,5 Hektare
Karhutla juga terjadi di kawasan hutan milik Perum Perhutani, petak 114 A, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.
Kebakaran muncul pada Sabtu, 8 Agustus 2026 sekitar pukul 12.30 WIB. Hingga laporan terakhir, petugas belum mengetahui penyebab kebakaran.
Luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 1,5 hektare. Tidak terdapat laporan korban jiwa.
BPBD Kabupaten Trenggalek bersama tim gabungan langsung menuju lokasi. Petugas menggunakan metode manual gepyok untuk memukul dan mengendalikan api.
Tim juga membuat sekat bakar atau ilaran agar api tidak bergerak menuju area lain.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Petugas berhasil memadamkan api pada pukul 16.30 WIB di hari yang sama.
Setelah pemadaman, tim tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara atau titik panas yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan.
Kebakaran Taman Nasional Gunung Rinjani Capai 30 Hektare
Ancaman karhutla juga muncul di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Kebakaran terjadi pada Jumat, 7 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WITA di kawasan Resor Sembalun, SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.
Petugas memperkirakan luas area terdampak mencapai sekitar 30 hektare. Namun, BNPB masih melakukan pendataan sehingga luas tersebut belum menjadi angka final.
Sampai laporan terakhir, tidak terdapat korban jiwa.
Sebanyak 22 personel bergerak untuk menangani kebakaran pada Jumat malam. Tim gabungan melibatkan unsur Taman Nasional Gunung Rinjani, Masyarakat Mitra Polhut, masyarakat, siswa PKL SKMA, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Timur.
Petugas berhasil mengendalikan api pada Sabtu, 8 Agustus 2026 sekitar pukul 01.30 WITA.
Setelah mengendalikan api, tim memeriksa kembali area terdampak untuk memastikan tidak terdapat titik api aktif.
Petugas kemudian menjalankan mopping up atau penyisiran area untuk memadamkan sisa material yang masih berpotensi menyala.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan kebakaran kembali muncul.
Kekeringan Salatiga Berdampak pada 480 Jiwa
Di Jawa Tengah, BNPB juga mencatat kondisi kekeringan di Kota Salatiga.
Kekeringan mulai berdampak pada Jumat, 7 Agustus 2026 sekitar pukul 09.00 WIB. Sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau sehingga cadangan sumber air bersih semakin berkurang.
Kondisi tersebut berdampak pada sekitar 160 kepala keluarga atau 480 jiwa di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo.
Tidak terdapat laporan korban jiwa maupun kerugian materiil.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Kota Salatiga melakukan dropping air bersih.
Pada Sabtu, 8 Agustus 2026, BPBD kembali mendistribusikan air bersih sebanyak 10.000 liter atau dua tangki kepada masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah akan melanjutkan distribusi air sesuai kebutuhan warga selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Banyumas Tangani Karhutla 2 Hektare
Masih di Jawa Tengah, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, pada Jumat, 7 Agustus 2026.
BNPB mencatat luas lahan yang terbakar sekitar 2 hektare.
Informasi awal menyebutkan aktivitas pembakaran lahan memicu kebakaran yang kemudian menjalar ke area sekitar.
BPBD Kabupaten Banyumas bersama tim pemadam langsung melakukan penanganan. Unsur TNI, Polri, dan masyarakat turut membantu proses pemadaman.
Pada Sabtu, 8 Agustus 2026, petugas berhasil memadamkan api.
Tim tetap berada di lapangan untuk memastikan kondisi aman dan mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Status Siaga Darurat Masih Berlaku
Sejumlah wilayah yang mengalami karhutla dan kekeringan telah menetapkan status siaga darurat.
Di Kota Salatiga, pemerintah daerah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 300.2/131/2026.
Status tersebut berlaku mulai 29 April hingga 25 Oktober 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/237 Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.
Sementara itu, Kabupaten Banyumas menetapkan status siaga darurat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 530 Tahun 2026 yang berlaku mulai 3 Juli hingga 31 Oktober 2026.
Kabupaten Trenggalek juga menjalankan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 100.3.3.2/269/406.001.3/2026. Status tersebut berlaku mulai 19 Mei hingga 30 September 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status Siaga Darurat melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026 yang berlaku selama 180 hari, mulai 26 Mei hingga 6 Oktober 2026.
Musim Kemarau Tingkatkan Risiko Kebakaran Hutan
Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa musim kemarau dapat meningkatkan risiko kekeringan sekaligus kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Ketika cadangan air menurun dan vegetasi mengering, api dapat menyebar lebih cepat, terutama ketika angin bertiup cukup kuat.
Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
Masyarakat juga dapat segera melaporkan kemunculan asap atau titik api kepada pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, atau aparat setempat.
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan perlu mengatur penggunaan air secara bijak dan mengikuti distribusi bantuan air bersih dari pemerintah.
BNPB Pantau Perkembangan Karhutla dan Kekeringan
BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan bencana di berbagai wilayah.
Khusus untuk kawasan Gunung Bromo, tim gabungan masih menjalankan operasi darat dan udara untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas.
Sementara itu, di sejumlah lokasi yang telah memadamkan api, petugas tetap melakukan patroli dan pemeriksaan untuk mencegah munculnya kembali titik panas.
Informasi perkembangan kejadian bencana tersebut disampaikan melalui situs resmi BNPB dan media sosial resmi BNPB. Masyarakat disarankan mengikuti kanal informasi resmi pemerintah agar memperoleh pembaruan yang akurat dan menghindari informasi yang belum terverifikasi.
Dengan kondisi musim kemarau yang masih berlangsung, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan di berbagai daerah Indonesia.
Sumber informasi: BNPB melalui situs dan media sosial resmi BNPB, berdasarkan laporan serta pemutakhiran pemerintah daerah dan tim gabungan di lapangan.(*)
