TEKNOLOGI,JS- Bank Indonesia (BI) terus memperluas konektivitas sistem pembayaran digital Indonesia dengan negara lain. Terbaru, BI menggandeng otoritas keuangan Hong Kong dan menjajaki kerja sama dengan Timor-Leste untuk memperkuat pembayaran lintas negara menggunakan teknologi Quick Response (QR) code.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda Bank Indonesia dalam mendorong sistem pembayaran yang semakin cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan inklusif.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Destry, perluasan kerja sama QR lintas negara menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan keuangan digital Indonesia dengan negara mitra.
“Di acara ini akan kita tandatangani bersama yaitu bersama dengan Hongkong dan juga dengan Timor Leste,” ujar Destry dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta.
Perkembangan tersebut membuka peluang semakin luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan cross-border QR payment ketika melakukan transaksi antarnegara.
BI dan Hong Kong Resmi Teken MoU Pembayaran QR
Bank Indonesia bersama Hong Kong Monetary Authority (HKMA) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada 24 September 2026.
Gubernur BI Destry Damayanti menandatangani kesepakatan tersebut bersama Chief Executive HKMA Eddie Yue.
BI menjelaskan bahwa MoU tersebut bertujuan memperkuat kerja sama pembayaran lintas negara berbasis QR code antara Indonesia dan Hong Kong.
Melalui kerja sama itu, BI dan HKMA akan membangun mekanisme koordinasi yang mendukung pembayaran lintas negara secara lebih efektif.
Kedua otoritas juga akan memperkuat hubungan bilateral di bidang sistem pembayaran digital.
Selanjutnya, BI dan HKMA akan melakukan pembahasan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi kerja sama tersebut.
Pembahasan itu mencakup aspek teknis, operasional, hingga regulasi.
Selain itu, kedua otoritas akan mengeksplorasi skema yang memungkinkan interoperabilitas pembayaran berbasis QR code antara Indonesia dan Hong Kong.
Artinya, kerja sama tersebut tidak sekadar membahas penggunaan QR sebagai alat pembayaran. BI dan HKMA juga perlu memastikan sistem pembayaran dari kedua wilayah dapat saling terhubung dan bekerja secara efektif.
Apa Arti QRIS Cross Border?
QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Bank Indonesia mengembangkan standar tersebut untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran berbasis QR dalam satu standar nasional.
Dalam perkembangannya, BI tidak hanya mengembangkan QRIS untuk transaksi domestik. Bank sentral juga memperluas konektivitas QRIS ke berbagai negara melalui skema QRIS Cross Border.
Melalui skema tersebut, masyarakat Indonesia dapat melakukan pembayaran di negara mitra dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung layanan tersebut.
Sebaliknya, wisatawan asing yang berasal dari negara mitra dapat melakukan pembayaran di merchant Indonesia yang mendukung QRIS.
Konsep tersebut membawa perubahan penting dalam aktivitas transaksi internasional.
Wisatawan tidak selalu perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar ketika berkunjung ke negara lain. Pelaku usaha juga memperoleh alternatif pembayaran digital untuk melayani konsumen dari luar negeri.
Karena itu, perkembangan cross-border payment memiliki hubungan erat dengan sektor pariwisata, perdagangan, UMKM, dan ekonomi digital.
Hong Kong Jadi Mitra Baru dalam Ekosistem Pembayaran Digital
Kerja sama dengan Hong Kong memiliki arti penting bagi pengembangan konektivitas pembayaran Indonesia.
Hong Kong merupakan salah satu pusat keuangan internasional dengan aktivitas perdagangan, jasa, investasi, dan pariwisata yang kuat.
Melalui MoU tersebut, BI dan HKMA memiliki landasan untuk membahas integrasi pembayaran berbasis QR secara lebih mendalam.
Namun, penandatanganan MoU tidak berarti seluruh sistem pembayaran langsung terhubung pada hari yang sama.
Kedua otoritas masih perlu membahas berbagai aspek teknis dan operasional sebelum implementasi berjalan secara penuh.
Faktor regulasi juga menjadi perhatian karena sistem pembayaran setiap yurisdiksi memiliki ketentuan masing-masing.
Oleh sebab itu, interoperabilitas QR membutuhkan koordinasi antara bank sentral, penyedia jasa pembayaran, lembaga keuangan, serta pihak terkait lainnya.
Timor-Leste Masuk dalam Agenda Perluasan QRIS
Selain Hong Kong, Bank Indonesia juga menyampaikan agenda kerja sama dengan Timor-Leste.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa BI terus mencari peluang untuk memperluas jaringan pembayaran digital Indonesia ke negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dan mobilitas masyarakat dengan Indonesia.
Timor-Leste memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia. Hubungan masyarakat di wilayah perbatasan juga membuat konektivitas pembayaran digital memiliki potensi penggunaan dalam aktivitas ekonomi.
Kerja sama tersebut dapat membuka peluang bagi transaksi yang lebih praktis ketika masyarakat melakukan perjalanan atau kegiatan ekonomi lintas negara.
Meski demikian, mekanisme teknis implementasi QR payment antara Indonesia dan Timor-Leste tetap membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
BI perlu menyelaraskan aspek sistem, regulasi, operasional, keamanan, serta perlindungan konsumen sebelum layanan dapat berjalan secara luas.
QRIS Terus Berkembang di Indonesia
Perluasan QRIS ke negara mitra berjalan seiring dengan pertumbuhan penggunaan QRIS di dalam negeri.
Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 67 juta orang, atau setara dengan sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pembayaran digital semakin masuk ke dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.
Masyarakat kini menggunakan QRIS untuk berbagai kebutuhan. Transaksi di toko, restoran, pasar, layanan publik, hingga usaha mikro semakin banyak memanfaatkan pembayaran berbasis QR.
Perubahan tersebut turut mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai dalam sejumlah aktivitas ekonomi.
Bagi pelaku UMKM, penggunaan QRIS juga memberi alternatif untuk menerima pembayaran tanpa perlu menyediakan uang kembalian secara fisik.
BI mencatat hingga Juli 2026 QRIS telah menjangkau 45,46 juta merchant. Sebanyak 96,69 persen merchant tersebut berasal dari sektor UMKM.
Data tersebut memperlihatkan besarnya ekosistem QRIS di dalam negeri.
Dengan basis pengguna dan merchant yang besar, perluasan QRIS Cross Border memiliki fondasi domestik yang semakin kuat.
Manfaat QRIS Lintas Negara bagi Wisatawan
Salah satu manfaat yang paling mudah terlihat dari konektivitas pembayaran lintas negara berkaitan dengan aktivitas wisata.
Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negara mitra dapat memperoleh pilihan pembayaran digital yang lebih praktis apabila sistem kedua negara sudah saling terhubung.
Sebaliknya, wisatawan asing yang datang ke Indonesia dapat menggunakan sistem pembayaran yang kompatibel dengan merchant QRIS.
Kondisi tersebut dapat membantu mengurangi kebutuhan wisatawan membawa uang tunai dalam jumlah besar.
Selain itu, transaksi digital dapat memberikan catatan transaksi yang lebih mudah ditelusuri oleh pengguna melalui aplikasi pembayaran masing-masing.
Namun, pengguna tetap perlu memperhatikan nilai tukar, biaya transaksi, limit pembayaran, serta ketentuan dari penyedia jasa pembayaran yang mereka gunakan.
Dengan demikian, kemudahan international payment tidak hanya bergantung pada koneksi QRIS. Pengguna juga perlu memahami ketentuan layanan dari masing-masing penyedia pembayaran.
Peluang Baru bagi UMKM Indonesia
Perluasan QRIS Cross Border juga berkaitan dengan peluang UMKM.
Pelaku usaha yang melayani wisatawan mancanegara dapat menerima pembayaran secara digital tanpa harus mengembangkan sistem pembayaran sendiri.
BI sebelumnya menyebut QRIS Antarnegara dapat membantu pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM, melayani transaksi wisatawan mancanegara menggunakan infrastruktur pembayaran digital yang sudah mereka gunakan sehari-hari.
Situasi tersebut dapat membantu UMKM mengikuti perubahan perilaku konsumen.
Wisatawan yang terbiasa menggunakan pembayaran digital di negara asalnya dapat memperoleh pengalaman transaksi yang lebih familiar ketika berbelanja di Indonesia.
Pada sisi lain, merchant tetap perlu memperhatikan biaya layanan, ketentuan transaksi, keamanan akun, dan prosedur penyelesaian apabila terjadi kendala pembayaran.
BI Dorong Sistem Pembayaran yang Cepat dan Inklusif
Bank Indonesia menempatkan konektivitas pembayaran sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi dan keuangan digital.
Dalam FEKDI x IFSE 2026, BI menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, industri pembayaran, dan masyarakat.
BI juga mengaitkan transformasi digital dengan peningkatan produktivitas serta perluasan akses ekonomi.
Karena itu, pengembangan digital payment tidak hanya mengejar kecepatan transaksi.
BI juga perlu memastikan sistem pembayaran memiliki keamanan yang memadai dan memberikan perlindungan kepada konsumen.
Aspek tersebut semakin penting ketika transaksi melibatkan dua yurisdiksi berbeda.
Perbedaan regulasi dan sistem pembayaran dapat menciptakan tantangan baru. Karena itu, dialog antara otoritas menjadi bagian penting sebelum kedua sistem dapat bekerja secara interoperabel.
Bukan Sekadar Pembayaran Tanpa Uang Tunai
Perluasan QRIS lintas negara menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital mulai memainkan peran lebih besar dalam hubungan ekonomi antarnegara.
Transaksi melalui QR code dapat menghubungkan konsumen, merchant, penyedia jasa pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem.
Dalam jangka panjang, konektivitas tersebut dapat mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata sekaligus memperkuat integrasi ekonomi digital.
BI sebelumnya juga memperluas kerja sama QR lintas negara dengan sejumlah mitra lain. Pada Juni 2026, misalnya, BI bersama People’s Bank of China meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Tiongkok.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa Indonesia terus membangun jaringan pembayaran digital dengan negara mitra.
Sementara itu, BI juga memperoleh pengakuan internasional melalui QRIS Antarnegara pada 50-in-5 Awards 2026 kategori Kolaborasi. BI menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas pengembangan konektivitas pembayaran digital lintas negara yang interoperabel dan inklusif.
Tantangan Implementasi QRIS Cross Border
Meski menawarkan berbagai peluang, implementasi pembayaran lintas negara tetap membutuhkan kesiapan.
Pertama, sistem teknologi dari masing-masing negara harus mampu berkomunikasi secara aman.
Kedua, otoritas perlu menyelaraskan aturan terkait transaksi pembayaran.
Ketiga, penyedia jasa pembayaran perlu menyiapkan mekanisme penyelesaian transaksi yang efisien.
Keempat, perlindungan data dan konsumen harus mendapat perhatian.
Selain itu, pengguna perlu memahami bagaimana sistem mengonversi nilai transaksi dari satu mata uang ke mata uang lainnya.
Informasi mengenai nilai tukar, biaya transaksi, batas transaksi, dan prosedur pengaduan menjadi bagian penting dalam pengalaman pengguna.
Karena itu, MoU antara BI dan HKMA menjadi langkah awal untuk membangun mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur.
FEKDI x IFSE 2026 Jadi Momentum Perluasan Ekosistem Digital
Pengumuman perluasan konektivitas QRIS tersebut berlangsung dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta.
Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan Asosiasi Fintech Indonesia menggelar acara tersebut pada 24–26 September 2026 di Jakarta International Convention Center.
Agenda tersebut membawa tema penguatan sinergi, inovasi, serta pengembangan talenta digital yang mampu bersaing secara global.
Hari ketiga acara juga berfokus pada penguatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara.
Dengan demikian, perluasan QRIS ke Hong Kong dan agenda kerja sama dengan Timor-Leste menjadi bagian dari arah yang lebih besar.
Indonesia ingin membangun ekosistem pembayaran digital yang tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga semakin terkoneksi dengan sistem pembayaran negara lain.(*)
