Siap-siap, Pemerintah Siapkan Kebijakan Perpajakan Baru

- Jurnalis

Senin, 29 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi perpajakan baru yang akan diterapkan Pemerintah tahun 2026

Ilustrasi perpajakan baru yang akan diterapkan Pemerintah tahun 2026

JAKARTA,JS- Pemerintah Indonesia akan menerapkan sejumlah kebijakan perpajakan baru pada 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan kebijakan ini tidak akan menambah jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang sudah ada. Fokus utama kebijakan ini adalah reformasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penyesuaian dengan standar global.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan pajak 2026 tetap mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini.  “Anda tidak perlu khawatir kalau saya naikkan pajak. Anda akan senang membayar pajak jika ekonomi tumbuh di atas 6%,” ujar Purbaya dalam konferensi pers pada Selasa (28/10).

Baca Juga :  Jangan Nunggak Pajak! Ini Risiko Bagi Kendaraan Anda

Perluasan Pertukaran Informasi Keuangan Antarnegara

Mulai 2026, Indonesia akan memperluas sistem pertukaran informasi keuangan antarnegara secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI). Perluasan ini mencakup rekening produk uang elektronik (e-money) dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC).

Pada 19 November 2024, Indonesia menandatangani Addendum to the CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA), menegaskan komitmennya untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan global terbaru mulai 2026.

Perubahan Skema Bagi Hasil Pajak PPh 21 ke Daerah

Pemerintah juga merencanakan perubahan dalam mekanisme bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Skema baru ini akan mendasarkan pembagian hasil PPh 21 pada domisili tempat tinggal karyawan, bukan lagi lokasi perusahaan. Selama ini, pembagian hasil PPh 21 mengacu pada lokasi pemotong pajak.

Perubahan ini bertujuan memberikan pembagian yang lebih adil dan merespons aspirasi daerah, karena daerah asal karyawan bisa merasakan manfaat langsung dari kontribusi pajak warganya.

Baca Juga :  DJP Terapkan Sistem Coretax untuk Pelaporan SPT Mulai 2026

Penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax)

Pada 2026, Indonesia akan mulai menerapkan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax), sesuai kesepakatan OECD/G20 dalam kerangka BEPS 2.0 Pillar Two. Indonesia sudah mengeluarkan regulasi pelaksanaan pajak ini sejak akhir 2024, namun komponen-komponen baru akan mulai berlaku pada 2026.

Aturan Undertaxed Profits Rule (UTPR) akan mulai diterapkan pada tahun 2026. Selain itu, Indonesia juga akan memulai penggunaan sistem IT perpajakan dan pertukaran informasi antarnegara.

Digitalisasi Administrasi Pajak dengan Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa seluruh administrasi perpajakan akan sepenuhnya berbasis digital menggunakan sistem Coretax pada 2026. DJP Online, sistem pajak lama, akan digantikan dengan Coretax. DJP mengimbau wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun mereka agar bisa mempersiapkan perubahan ini.

Pajak Marketplace untuk Pedagang Online

Pemerintah juga berencana menunjuk sejumlah marketplace sebagai pemungut pajak bagi pedagang online. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, dan direncanakan mulai diterapkan pada Februari 2026. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengarahkan agar kebijakan ini baru dijalankan setelah perekonomian nasional tumbuh mencapai 6%.(AN)

Berita Terkait

Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN
Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!
Harga BBM 17 November 2026: Pertalite Masih Rp10.000, Cek Daftar Pertamax, Shell, BP dan Vivo
Prabowo Minta Jadwal Pemilihan Wapres Diundur, MPR Tetapkan Tanggal 9 Desember
Pengkinian Data BSU 2026 Ditutup 17 November, Cek Cara Update Data agar Tidak Kehilangan Kesempatan
CPNS 2026 Segera Dibuka! Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, 158 Ribu Formasi Disiapkan
Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Daerah, Segini Besarannya
Bansos KLJ November 2026: 6 Kriteria Lansia Penerima, Cek Syarat dan Bantuan Rp300 Ribu per Bulan
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:28 WIB

Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN

Selasa, 17 November 2026 - 19:31 WIB

Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!

Selasa, 17 November 2026 - 11:15 WIB

Harga BBM 17 November 2026: Pertalite Masih Rp10.000, Cek Daftar Pertamax, Shell, BP dan Vivo

Senin, 16 November 2026 - 21:31 WIB

Prabowo Minta Jadwal Pemilihan Wapres Diundur, MPR Tetapkan Tanggal 9 Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:10 WIB

Pengkinian Data BSU 2026 Ditutup 17 November, Cek Cara Update Data agar Tidak Kehilangan Kesempatan

Berita Terbaru