SUNGAIPENUH,JS- Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Kota Sungai Penuh mulai menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat dan pembahasan anggaran, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan pekerjaan.
Masyarakat menilai pengawasan yang konsisten memegang peranan penting dalam menjaga kualitas pembangunan. Pasalnya, proyek infrastruktur menggunakan anggaran yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Zul, salah seorang warga Sungai Penuh, meminta anggota DPRD setempat menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Ia berharap para wakil rakyat memperhatikan pelaksanaan proyek sejak tahap pengerjaan hingga penyelesaian.
“Kita berharap Anggota DPRD Sungai Penuh ikut mengawasi proyek pembangunan, jangan sampai terjadi penyelewengan yang membuat infrastruktur yang dibangun menjadi tidak berkualitas,” ujar Zul.
Menurutnya, kehadiran anggota DPRD di lokasi proyek dapat membantu masyarakat menyampaikan keluhan sekaligus mendorong pihak terkait menjaga mutu pekerjaan.
Warga Minta DPRD Periksa Kualitas Pekerjaan
Pengawasan proyek infrastruktur tidak cukup hanya dengan melihat progres pembangunan secara kasatmata. DPRD perlu memperhatikan kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, setiap proyek memiliki standar yang harus dipenuhi kontraktor. Standar tersebut mencakup kualitas material, metode pengerjaan, ketepatan waktu, hingga kesesuaian hasil akhir dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, warga berharap DPRD tidak mengabaikan persoalan teknis yang dapat memengaruhi daya tahan infrastruktur. Jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya harus memiliki kualitas yang memadai agar masyarakat dapat memanfaatkannya dalam waktu lama.
Selain itu, anggota DPRD perlu menindaklanjuti laporan masyarakat apabila muncul dugaan ketidaksesuaian pekerjaan. Langkah tersebut dapat membantu mendorong klarifikasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pihak pelaksana proyek.
Dengan pola pengawasan yang terarah, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi persoalan sejak dini, bukan hanya menunggu keluhan setelah kontraktor menyelesaikan pekerjaan.
Kontraktor dan Konsultan Pengawas Harus Profesional
Zul juga menekankan pentingnya ketegasan DPRD terhadap kontraktor, konsultan pengawas, dan OPD yang menangani pembangunan infrastruktur.
Ketiga unsur tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kelancaran proyek. Kontraktor harus menjalankan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis. Sementara itu, konsultan pengawas perlu memeriksa mutu pekerjaan serta memastikan pelaksanaan proyek mengikuti ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, OPD terkait harus menjalankan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Apabila menemukan ketidaksesuaian, OPD perlu meminta penjelasan serta mendorong langkah perbaikan sesuai kewenangannya.
Dalam konteks ini, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui kunjungan lapangan, rapat kerja, permintaan keterangan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.
Pengawasan tersebut tentu harus mengacu pada aturan dan kewenangan masing-masing. DPRD tidak mengambil alih tugas teknis konsultan atau OPD, tetapi memastikan pemerintah menjalankan program pembangunan secara bertanggung jawab.
Transparansi Anggaran Menjadi Perhatian
Selain mutu pekerjaan, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai jenis pekerjaan, lokasi pembangunan, nilai anggaran, sumber pendanaan, serta target penyelesaian.
Informasi tersebut membantu warga memahami tujuan proyek sekaligus memudahkan mereka menyampaikan masukan apabila menemukan persoalan di lapangan.
Papan informasi proyek, misalnya, dapat menjadi salah satu sarana untuk memperjelas identitas kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab. Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan tanpa harus berspekulasi mengenai pelaksanaan pekerjaan.
DPRD juga dapat meminta penjelasan dari OPD terkait apabila masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran atau perkembangan proyek tertentu. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan berdasarkan data dan dokumen yang relevan.
Meski demikian, setiap dugaan penyimpangan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan bukti yang memadai. Masyarakat maupun pihak terkait sebaiknya tidak langsung menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Pembangunan Harus Memberikan Manfaat Nyata
Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari selesainya suatu proyek. Infrastruktur juga harus berfungsi dengan baik, sesuai kebutuhan warga, serta mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Jalan yang memiliki kualitas baik dapat membantu kelancaran mobilitas warga. Drainase yang berfungsi optimal dapat mendukung pengelolaan aliran air. Sementara itu, fasilitas umum yang memenuhi standar dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Oleh sebab itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlu berjalan beriringan. Pemerintah daerah harus menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan, sedangkan kontraktor dan konsultan perlu menjaga kualitas pekerjaan sesuai tanggung jawab masing-masing.
DPRD pun memiliki peran penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan ketentuan penggunaan anggaran daerah.
Zul berharap para anggota DPRD Kota Sungai Penuh memberikan perhatian serius terhadap proyek-proyek yang mulai berjalan. Ia ingin pengawasan lapangan menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pembangunan, bukan sekadar kegiatan formalitas.
Masyarakat pada akhirnya menginginkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan bermanfaat dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang konsisten, koordinasi antarpihak, serta keterbukaan informasi, pembangunan di Kota Sungai Penuh diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Hingga terdapat keterangan resmi mengenai proyek tertentu, masyarakat tetap perlu menilai pelaksanaan pembangunan berdasarkan kondisi lapangan, dokumen yang tersedia, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Dengan demikian, pengawasan DPRD, profesionalisme pelaksana proyek, dan partisipasi masyarakat dapat saling melengkapi untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas di Kota Sungai Penuh. (AN)
