SUNGAIPENUH,JS – Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai memperkuat persiapan menghadapi evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2026. Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan koordinasi dan menyiapkan data pendukung agar pemerintah daerah dapat menunjukkan hasil nyata dalam pemenuhan hak serta perlindungan anak.
Azhar menyampaikan arahan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) KLA di Ruang Pola Bappeda Kota Sungai Penuh. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyatukan langkah, memperjelas tanggung jawab setiap sektor, dan memastikan kesiapan menghadapi proses evaluasi.
Pemkot Sungai Penuh menilai persiapan sejak dini sangat penting. Sebab, penilaian KLA tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan anak dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah ingin memastikan berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan anak berjalan selaras.
Azhar Hamzah Minta OPD Perkuat Koordinasi
Dalam arahannya, Azhar menekankan bahwa setiap perangkat daerah perlu mengambil peran aktif dalam mendukung evaluasi KLA 2026. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengandalkan satu instansi untuk memenuhi seluruh indikator penilaian karena perlindungan anak berkaitan dengan banyak aspek pelayanan publik.
Karena itu, setiap OPD perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya. Koordinasi yang terarah juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan, menyelesaikan kendala, serta mempercepat pengumpulan data yang dibutuhkan.
Azhar mengingatkan bahwa komitmen menjadikan Sungai Penuh sebagai kota ramah anak harus tercermin dalam kebijakan dan pelaksanaan program. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.
“Evaluasi KLA bukan sekadar penilaian administratif. Lebih dari itu, evaluasi ini menjadi momentum untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak hadir dalam setiap kebijakan serta program pembangunan daerah,” ujar Azhar.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya kerja bersama dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, agenda KLA tidak berhenti pada persiapan menghadapi penilaian, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Kelengkapan Data Menjadi Perhatian Utama
Selain memperkuat koordinasi, Azhar meminta seluruh OPD terkait segera menyiapkan data dukung secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan indikator evaluasi.
Data tersebut memiliki peran penting karena pemerintah perlu menunjukkan bukti pelaksanaan program, bukan sekadar menyampaikan komitmen. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah perlu memeriksa kembali dokumen yang tersedia, memastikan kesesuaian informasi, serta mengidentifikasi data yang masih perlu dilengkapi.
Ketelitian dalam menyiapkan dokumen juga dapat membantu pemerintah memetakan capaian dan kekurangan pada setiap bidang. Dengan gambaran yang jelas, OPD dapat menentukan langkah perbaikan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Di sisi lain, data yang akurat membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Informasi mengenai layanan pendidikan, kesehatan anak, fasilitas publik, serta upaya perlindungan anak dapat menjadi bahan penting untuk menilai apakah program pemerintah telah menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh perlu memastikan seluruh perangkat memahami indikator penilaian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini sekaligus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak.
Evaluasi KLA Bukan Hanya Urusan Dokumen
Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi hak anak melalui kebijakan, program, dan pelayanan yang terintegrasi. Pendekatan tersebut menempatkan kepentingan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memperhatikan berbagai kebutuhan anak, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga lingkungan yang aman, ruang bermain yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
Dengan cakupan tersebut, keberhasilan evaluasi KLA membutuhkan dukungan banyak pihak. OPD, instansi vertikal, lembaga terkait, keluarga, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program yang tercantum dalam dokumen perencanaan benar-benar berjalan. Dengan begitu, kebijakan ramah anak dapat memberikan manfaat langsung bagi anak dan keluarga di Kota Sungai Penuh.
Selain itu, evaluasi dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat kembali efektivitas program yang telah berjalan. Jika masih terdapat kekurangan, perangkat daerah dapat menyusun langkah perbaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Rakor Satukan Persepsi Menuju KLA 2026
Rakor KLA tersebut melibatkan kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, serta unsur terkait lainnya. Melalui forum ini, Pemkot Sungai Penuh berupaya menyamakan pemahaman mengenai indikator evaluasi sekaligus memperjelas kebutuhan koordinasi antarlembaga.
Kesamaan persepsi menjadi penting agar setiap instansi tidak bekerja sendiri-sendiri. Dengan pembagian tugas yang jelas, pengumpulan data dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah.
Selanjutnya, pemerintah daerah perlu menjaga komunikasi antarsektor agar berbagai kendala selama persiapan dapat segera ditangani. Koordinasi yang berkelanjutan juga membantu memastikan setiap perangkat menyampaikan perkembangan sesuai tanggung jawabnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Sungai Penuh dalam menghadapi evaluasi KLA 2026. Namun, capaian akhir tetap bergantung pada pemenuhan indikator, bukti pelaksanaan program, dan hasil penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen Perlindungan Anak Perlu Berlanjut
Persiapan evaluasi KLA 2026 menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan anak memperoleh lingkungan yang aman, layanan dasar yang memadai, serta kesempatan berkembang secara optimal.
Karena itu, koordinasi yang dibangun melalui rakor perlu berlanjut dalam pelaksanaan program nyata. Setiap OPD harus menjalankan tanggung jawabnya, sementara pemerintah daerah perlu memantau kemajuan dan mendorong perbaikan secara konsisten.
Bagi Kota Sungai Penuh, upaya memperkuat sistem perlindungan anak juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ramah anak tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Melalui persiapan yang terarah, kelengkapan data, dan kerja sama lintas sektor, Pemkot Sungai Penuh berupaya menghadapi evaluasi KLA 2026 secara optimal. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendukung terwujudnya kota yang semakin aman, nyaman, dan ramah bagi anak.
Meski demikian, hasil evaluasi nantinya tetap menjadi penentu capaian pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu menjaga konsistensi program dan memastikan pemenuhan hak anak menjadi bagian dari pelayanan publik secara berkelanjutan.(AN)
