JAKARTA,JS— Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bergantung pada capaian kinerja. Karena itu, setiap PPPK harus menjaga performa kerja agar kontraknya tetap berlanjut.
Wakil Kepala BKN, Suharmen, menyatakan pejabat pembina kepegawaian (PPK) berwenang mengevaluasi kinerja PPPK. Jika PPPK tidak mencapai standar, PPK dapat menolak perpanjangan kontrak.
Selain itu, seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, wajib mengisi e-kinerja. Sistem tersebut mencatat target dan realisasi kerja secara berkala. PPK menggunakan data itu sebagai dasar penilaian.
“PPK boleh tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK jika kinerjanya buruk. Tolok ukurnya jelas karena ada laporan di e-kinerja,” ujar Suharmen.
Kinerja Rendah Picu Risiko Kontrak Berakhir
Oleh sebab itu, PPPK harus memastikan setiap target tercapai. PPK menilai capaian kerja melalui laporan yang pegawai input secara rutin. Sistem e-kinerja membantu PPK menjaga objektivitas penilaian.
Dengan cara itu, PPK tidak bergantung pada persepsi. PPK merujuk pada angka dan laporan yang tercatat dalam sistem. Jika nilai kinerja berada di bawah standar, PPK dapat menghentikan kontrak saat masa kerja berakhir.
Karena itu, PPPK perlu menjaga disiplin, konsistensi, dan kualitas kerja setiap hari.
Pemda Tak Boleh Gunakan Alasan Anggaran
Di sisi lain, BKN menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk menghentikan kontrak PPPK. Suharmen menilai pemerintah daerah harus menghitung kemampuan fiskal sebelum mengajukan formasi.
Setiap instansi wajib menyusun analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sebelum mengusulkan kebutuhan PPPK. Melalui dua instrumen itu, instansi menghitung kebutuhan pegawai sekaligus konsekuensi anggaran.
Dengan langkah tersebut, instansi sudah memperhitungkan gaji dan tunjangan sejak awal. “Perpanjangan kontrak kerja PPPK ke depan bukan lagi berdasarkan anggaran, tetapi capaian kinerja,” tegas Suharmen.
Revisi UU ASN Perkuat Kepastian Hukum
Sementara itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pemerintah dan DPR membahas aturan yang akan memperjelas mekanisme evaluasi serta perpanjangan kontrak berbasis kinerja.
Melalui revisi tersebut, pemerintah ingin mencegah perbedaan kebijakan di tingkat daerah.
Belajar dari Kasus PPPK 2021
Sebelumnya, sejumlah pemerintah daerah menghentikan kontrak PPPK formasi 2021 dengan alasan efisiensi anggaran. Kebijakan itu memicu polemik di kalangan pegawai.
Kini, BKN menekankan bahwa pemerintah daerah harus menjadikan kinerja sebagai satu-satunya indikator perpanjangan kontrak. Dengan kebijakan ini, pemerintah mendorong budaya kerja profesional, terukur, dan akuntabel di lingkungan ASN.(*)
