SUNGAI PENUH, JS – Proyek normalisasi Sungai Air Sempit di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, menuai kritik dari masyarakat. Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan setelah menemukan sejumlah bagian sungai yang dinilai belum menunjukkan perubahan berarti. Mereka juga mengeluhkan kerusakan tanggul milik warga yang diduga berkaitan dengan aktivitas alat berat selama pengerjaan proyek.
Persoalan tersebut memunculkan desakan agar PT Wijaya Karya (WIKA) bersama pihak pelaksana di lapangan segera melakukan evaluasi. Warga menilai proyek normalisasi seharusnya memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru di sepanjang bantaran sungai.
Selain menuntut perbaikan pekerjaan, masyarakat meminta pihak terkait menjelaskan tanggung jawab atas kerusakan tanggul serta kemungkinan ganti rugi bagi warga yang terdampak.
Kondisi Sungai Jadi Sorotan
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah bagian Sungai Air Sempit masih menyisakan persoalan setelah pengerjaan normalisasi. Warga menilai perubahan kondisi sungai belum sesuai dengan harapan mereka.
Di beberapa titik, sisa material dan bekas aktivitas alat berat masih terlihat di sekitar area pekerjaan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan mengenai hasil akhir proyek, termasuk kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan normalisasi sungai.
Bagi masyarakat setempat, normalisasi memiliki peran penting untuk menjaga kondisi aliran sungai dan mengurangi risiko persoalan di kawasan bantaran. Karena itu, mereka berharap pelaksana proyek tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi juga memperhatikan kualitas hasil di lapangan.
Warga meminta instansi yang berwenang memeriksa kondisi sungai secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup alur sungai, sisa material, kondisi bantaran, serta kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan teknis.
Aktivitas Alat Berat Diduga Merusak Tanggul
Keluhan warga tidak hanya menyangkut hasil normalisasi. Aktivitas ekskavator di sepanjang bantaran sungai juga memunculkan persoalan terkait kondisi tembok penahan tebing milik masyarakat.
Warga mengaku mengalami kerusakan pada tanggul yang mereka bangun secara swadaya. Selama ini, tembok tersebut berfungsi melindungi area sekitar rumah dan lahan dari ancaman erosi.
Masyarakat menduga aktivitas alat berat selama pengerjaan proyek menjadi salah satu penyebab kerusakan. Namun, penyebab pasti kerusakan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan penjelasan dari pihak terkait.
Kerusakan tanggul menambah beban warga. Selain mengeluarkan biaya untuk membangun perlindungan secara mandiri, mereka kini menghadapi kekhawatiran mengenai kondisi bantaran sungai setelah pekerjaan normalisasi berlangsung.
Seorang warga menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Kalau pekerja menjalankan proyek sesuai standar, tembok penahan kami tidak mungkin roboh. Ini jelas kelalaian,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan tuntutan warga agar pelaksana proyek memberikan penjelasan terbuka. Mereka juga menginginkan langkah konkret untuk memulihkan tanggul yang mengalami kerusakan.
Warga Siapkan Protes dan Tuntut Ganti Rugi
Ketidakpuasan masyarakat berpotensi berkembang menjadi aksi protes apabila pihak terkait tidak segera merespons keluhan mereka.
Sejumlah warga menyatakan kesiapan untuk menggalang tanda tangan sebagai bentuk keberatan terhadap pelaksanaan normalisasi Sungai Air Sempit. Mereka ingin mendorong pihak terkait agar segera memeriksa kondisi lapangan dan menyelesaikan persoalan yang muncul.
Bagi warga, tuntutan utama mereka mencakup kejelasan tanggung jawab, perbaikan tanggul, dan evaluasi hasil pekerjaan. Mereka juga meminta pelaksana proyek tidak mengabaikan dampak pekerjaan terhadap rumah serta lahan di sekitar sungai.
Seorang tokoh pemuda setempat menegaskan bahwa pihak yang menjalankan pekerjaan perlu menunjukkan tanggung jawab apabila pemeriksaan membuktikan adanya kerusakan akibat aktivitas proyek.
“Kalau mereka yang mengerjakan, mereka harus turun langsung dan mengganti kerugian. Jangan hanya mengambil proyek, tetapi mengabaikan dampaknya bagi warga,” tegasnya.
Meski demikian, penentuan pihak yang harus menanggung biaya perbaikan perlu mengacu pada hasil pemeriksaan, dokumen pekerjaan, dan bukti mengenai penyebab kerusakan. Langkah tersebut penting agar penyelesaian persoalan berjalan secara adil dan tidak hanya bergantung pada dugaan masing-masing pihak.
CV VS Kerinci Disebut Menangani Pekerjaan
Dalam informasi yang diperoleh secara terpisah, sebuah sumber internal menyebut CV VS Kerinci menangani pekerjaan di lapangan sebagai vendor atau subkontraktor di bawah PT WIKA.
Sumber tersebut juga mengungkapkan adanya penilaian internal yang kurang memuaskan terhadap kinerja vendor itu dalam beberapa waktu terakhir. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari perusahaan terkait.
Warga sendiri menyoroti kualitas pekerjaan dan mempertanyakan pengawasan terhadap pelaksana di lapangan. Mereka berharap hubungan kerja antara kontraktor utama dan subkontraktor tidak menghambat penyelesaian persoalan.
Kejelasan mengenai pembagian tugas, standar teknis, dan mekanisme pengawasan menjadi penting dalam situasi ini. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui pihak yang menangani pekerjaan serta jalur pengaduan yang tepat.
Selain itu, pemeriksaan independen atau evaluasi teknis dari instansi berwenang dapat membantu memastikan apakah hasil normalisasi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
WIKA dan BWSS VI Diminta Turun ke Lapangan
Masyarakat mendesak PT WIKA dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi segera memeriksa lokasi proyek. Mereka berharap kedua pihak tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga melihat langsung kondisi sungai dan tanggul warga.
Sebagai kontraktor utama yang disebut menangani proyek melalui vendor, PT WIKA perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan penanganan keluhan masyarakat. Sementara itu, instansi yang berwenang perlu memastikan aspek teknis pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan kontrak.
Evaluasi juga perlu mencakup dampak aktivitas alat berat terhadap lingkungan sekitar. Jika pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian pekerjaan atau kerusakan yang berkaitan dengan kegiatan proyek, pihak terkait perlu menentukan langkah perbaikan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Warga turut meminta keterbukaan informasi mengenai pihak pelaksana, ruang lingkup pekerjaan, serta tanggung jawab teknis setiap pihak. Mereka menilai kejelasan tersebut dapat mencegah saling lempar tanggung jawab ketika muncul persoalan di lapangan.
Evaluasi Teknis Jadi Kunci Penyelesaian
Persoalan normalisasi Sungai Air Sempit perlu mendapat perhatian karena menyangkut kualitas infrastruktur sekaligus kepentingan masyarakat di sekitar sungai.
Pemeriksaan teknis dapat membantu menjawab sejumlah pertanyaan, mulai dari kesesuaian alur sungai setelah normalisasi hingga penyebab kerusakan tembok penahan tebing. Hasil pemeriksaan juga dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, dokumentasi kondisi sebelum, selama, dan setelah pengerjaan dapat membantu proses evaluasi. Warga yang mengalami kerusakan juga perlu memperoleh saluran pengaduan yang jelas agar mereka dapat menyampaikan bukti serta menghitung kerugian secara terukur.
Langkah penyelesaian yang transparan akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek infrastruktur. Sebaliknya, keterlambatan respons berpotensi memperbesar ketidakpuasan warga dan memperpanjang persoalan di lapangan.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini ditulis, PT Wijaya Karya (WIKA), BWSS VI Jambi, dan CV VS Kerinci belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan warga, dugaan kerusakan tanggul, maupun tuntutan ganti rugi.
Redaksi tetap membuka ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan, termasuk mengenai ruang lingkup pekerjaan, standar teknis, mekanisme pengawasan, dan langkah penanganan keluhan masyarakat.
Warga berharap pihak terkait segera mengambil tindakan nyata. Mereka ingin proyek normalisasi Sungai Air Sempit memberikan manfaat sesuai tujuan awal, sekaligus memastikan keamanan lingkungan dan kepentingan masyarakat di sepanjang bantaran sungai tetap mendapat perhatian.(AN)
