Pidato Kenegaraan Prabowo 2026: 121 Kebijakan Transformatif, Swasembada Pangan, MBG hingga Koperasi Merah Putih

- Jurnalis

Jumat, 14 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI, Prabowo subianto saat sampaikan pidato kenegaraan

Presiden RI, Prabowo subianto saat sampaikan pidato kenegaraan

JAKARTA,JS- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja pemerintah dalam Pidato Kenegaraan 2026 pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo memaparkan berbagai program strategis pemerintah, mulai dari swasembada pangan, energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, reformasi BUMN, hilirisasi, hingga perlindungan sosial.

Pidato tersebut menjadi salah satu agenda politik dan ekonomi penting dalam tahun ketiga pemerintahan Prabowo Subianto. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ingin memastikan pembangunan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Ia menilai berbagai keputusan tersebut mulai menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit.

Prabowo Klaim 121 Kebijakan Transformatif dalam 21 Bulan

Prabowo mengatakan pemerintah bekerja dengan empat pedoman utama.

Pertama, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pemerintah menjaga kepentingan nasional yang vital, termasuk kekayaan alam dan sumber daya ekonomi Indonesia.

Ketiga, pemerintah berupaya menyelesaikan kesulitan rakyat secepat mungkin. Keempat, setiap kebijakan diarahkan untuk kepentingan masyarakat saat ini sekaligus generasi mendatang.

Menurut Prabowo, pemerintah telah menghasilkan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari. Artinya, pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan strategis setiap beberapa hari.

Namun, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum menyelesaikan seluruh persoalan bangsa.

“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai.”

Prabowo menilai hasil yang muncul selama 21 bulan pertama harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras, bukan alasan untuk berpuas diri.

Baca Juga :  Pidato Presiden Prabowo 14 Agustus 2026 Dinanti Jutaan PPPK, Harapan Kenaikan Gaji dan Status PPPK Paruh Waktu

Swasembada Pangan Jadi Salah Satu Fokus Pemerintah

Salah satu bagian penting dalam Pidato Kenegaraan Prabowo 2026 berkaitan dengan ketahanan pangan.

Prabowo mengatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan. Komoditas tersebut mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah juga masih mengejar swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau.

Menurut Prabowo, pemerintah mempercepat pencapaian swasembada pangan melalui perbaikan distribusi pupuk, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan peran petani.

Pemerintah juga menghapus 145 aturan terkait penyaluran pupuk. Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, turut membantu menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.

Presiden kemudian memberikan penghargaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian atas kerja pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional.

Indonesia Klaim Mulai Swasembada Solar Melalui B50

Selain pangan, pemerintah juga menyoroti sektor energi.

Prabowo mengatakan program B50 menjadi salah satu langkah strategis menuju swasembada energi. Pemerintah mulai menggunakan campuran biodiesel berbasis sawit dalam solar dengan komposisi yang lebih tinggi.

Presiden menyebut Indonesia mulai 1 Juli 2026 tidak lagi mengimpor solar. Menurut pernyataannya, kebijakan tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.

Kebijakan energi ini juga berkaitan dengan agenda hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Reformasi BUMN Jadi Sorotan Utama

Prabowo juga menyampaikan perkembangan besar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Presiden, pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan ketika melakukan penataan melalui Danantara. Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi dan menutup sejumlah perusahaan yang dinilai tidak produktif.

Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN maksimal sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026.

Presiden menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar. Pemerintah, menurut Prabowo, telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun melalui perampingan struktur BUMN.

Pemerintah kemudian mengarahkan dana tersebut untuk investasi, industrialisasi, peningkatan layanan publik, dan program yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas.

Laba Sejumlah BUMN Meningkat

Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah.

Ia menyebut laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen pada enam bulan pertama 2026. PT Pupuk Indonesia mencatat kenaikan 252,8 persen, Pertamina naik 86 persen, Pegadaian naik 84,4 persen, Pelindo naik 60,4 persen, dan PTPN naik 54,4 persen.

Presiden juga mengatakan pemerintah terus membenahi Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, pemerintah telah mengaktifkan kembali 20 pesawat sehingga total pesawat yang kembali beroperasi mencapai 104 unit.

Prabowo menegaskan pemerintah harus menggunakan angka keuangan yang akurat dan transparan dalam menilai kinerja BUMN.

Dividen BUMN Ditargetkan Naik hingga Rp200 Triliun

Prabowo menyampaikan bahwa keuntungan BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun. Angka tersebut meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024.

Setoran dividen BUMN pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun. Pemerintah kemudian menargetkan dividen BUMN pada 2026 dapat mencapai Rp200 triliun tanpa tambahan penyertaan modal negara.

Presiden menilai peningkatan dividen dapat memperbesar kontribusi perusahaan negara terhadap penerimaan dan pembangunan nasional.

Pemerintah juga mengarahkan keuntungan BUMN untuk mempercepat hilirisasi industri Indonesia.

Hilirisasi Didorong untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Pemerintah melalui Danantara telah memulai sejumlah proyek hilirisasi. Prabowo menyebut pemerintah melakukan peletakan batu pertama untuk berbagai proyek pengolahan sumber daya alam.

Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pengolahan alumina menjadi aluminium.

Pemerintah berharap hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Agenda downstreaming dan industrialisasi Indonesia menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Bank Emas Kelola 153 Ton Emas

Prabowo juga menyoroti perkembangan Bank Emas Indonesia.

Menurut Presiden, Bank Emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia kini mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun.

Pemerintah ingin meningkatkan pemanfaatan emas nasional agar aktivitas penyimpanan, perdagangan, pembiayaan, dan pengolahan memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.

Kebijakan ini masuk dalam agenda penguatan sektor keuangan sekaligus optimalisasi sumber daya strategis Indonesia.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis

Pemerintah juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI untuk mengawasi pengelolaan devisa hasil ekspor komoditas strategis.

Prabowo mengatakan DSI telah mengelola devisa ekspor senilai sekitar US$14 miliar dari tiga komoditas dalam waktu dua bulan lebih sejak mulai beroperasi.

Pemerintah juga menemukan potensi tambahan sekitar US$5 miliar dari penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin kekayaan Indonesia memberikan keuntungan besar kepada pihak tertentu sementara masyarakat memperoleh manfaat yang jauh lebih kecil.

Baca Juga :  PPPK dan PPPK Paruh Waktu Dapat Angin Segar, Presiden Prabowo Disebut Siapkan Kebijakan Penting

Koperasi Desa Merah Putih Terus Diperluas

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mendapat perhatian besar dalam pidato Presiden.

Prabowo mengatakan 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi telah menjalankan seluruh fasilitas dan fungsi secara optimal.

Koperasi tersebut dapat membeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat setempat. Selain itu, sistem digital membantu pemerintah memantau stok dan aktivitas koperasi secara terpusat.

Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi secara optimal pada akhir 2026.

Program tersebut pemerintah arahkan untuk memperkuat posisi tawar petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa.

Pemerintah Klaim Pendapatan Ojol Meningkat

Prabowo juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online.

Presiden mengatakan pengemudi sebelumnya menerima sekitar 80 persen pendapatan dari transaksi. Setelah pemerintah melakukan intervensi, porsi pendapatan pengemudi meningkat menjadi sekitar 92 persen.

Prabowo mengatakan sejumlah pengemudi melaporkan kenaikan pendapatan secara signifikan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi digital sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja platform.

MBG Jadi Program Strategis Pembangunan Manusia

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu sorotan terbesar dalam pidato kenegaraan.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan manusia harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi.

Menurut Presiden, MBG tidak hanya menyediakan makanan bagi anak-anak. Program tersebut juga menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM di sekitar dapur pelayanan.

Prabowo mengatakan puluhan juta masyarakat telah menerima manfaat MBG setiap hari.

Ia juga menghadirkan Kristina Beno, siswi sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, sebagai salah satu penerima manfaat program tersebut.

Presiden menekankan bahwa makanan bergizi dapat membantu anak belajar dengan lebih baik dan mendukung pertumbuhan fisik mereka.

Pemerintah Perbaiki Puluhan Ribu Sekolah

Selain MBG, pemerintah menjalankan program perbaikan infrastruktur pendidikan.

Prabowo menyebut pemerintah memperbaiki 16.167 sekolah pada tahun sebelumnya. Pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 71.744 sekolah.

Program tersebut mencakup sekolah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terluar dan perbatasan.

Pemerintah juga membagikan Interactive Flat Panel atau layar pintar untuk mendukung pembelajaran digital.

Tahun sebelumnya, pemerintah memasang satu layar di setiap sekolah. Pada 2026, pemerintah menargetkan tambahan tiga layar sehingga setiap sekolah memiliki empat ruang kelas dengan fasilitas layar pintar.

Sekolah Rakyat Jadi Jalan Keluar Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian khusus.

Prabowo mengatakan pemerintah telah membuka 93 Sekolah Rakyat permanen. Jika digabung dengan sekolah rintisan, totalnya mencapai 182 sekolah.

Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit. Pemerintah menyediakan pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan belajar.

Prabowo menilai pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Presiden kemudian menceritakan kisah Muhammad Risky Pratama dan Citra Nur Ramadhani. Keduanya mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

Menurut Prabowo, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menentukan masa depan seorang anak.

Cek Kesehatan Gratis Jangkau 10.255 Puskesmas

Program kesehatan juga menjadi bagian penting dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 2026.

Prabowo menyebut layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.

Pemerintah juga meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 20 rumah sakit baru telah beroperasi.

Selain itu, pemerintah menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

Langkah tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada pemerataan akses kesehatan sekaligus pencegahan penyakit melalui deteksi dini.

Digitalisasi Bansos Pangkas Proses Administrasi

Pemerintah juga mempercepat digitalisasi bantuan sosial.

Prabowo menyebut sistem pendaftaran bantuan sosial telah berjalan di 143 kabupaten dan kota pada 26 provinsi.

Lebih dari 1 juta keluarga telah masuk dalam sistem tersebut menuju target 12,5 juta keluarga.

Pemerintah ingin memangkas biaya dan waktu yang harus masyarakat keluarkan ketika mengurus bantuan sosial. Dengan sistem digital, proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat.

Prabowo menegaskan masyarakat miskin tidak seharusnya mengeluarkan biaya hanya untuk membuktikan kondisi ekonominya.

Program Perumahan Menjangkau Puluhan Ribu Keluarga

Sektor perumahan juga mendapat perhatian.

Hingga 30 Juni 2026, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk 83.907 rumah.

Sementara itu, pembiayaan rumah melalui FLPP telah menjangkau 91.531 rumah. Kredit Program Perumahan juga telah menjangkau 95.878 debitur.

Pemerintah ingin memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Baca Juga :  Prabowo Libatkan Danantara di KSSK, Strategi Baru Perkuat Stabilitas Keuangan dan Investasi Nasional

Pemerintah Perluas Pelayanan Publik Digital

Prabowo mengatakan 313 kabupaten dan kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik.

Dalam satu lokasi, masyarakat dapat mengakses hingga 150 jenis layanan. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi agar masyarakat tidak perlu berpindah-pindah kantor untuk mengurus administrasi.

Dari sisi konektivitas, jaringan 4G telah menjangkau 98,94 persen masyarakat Indonesia.

Serat optik juga telah mencapai 38 provinsi, 502 kabupaten dan kota, 5.319 kecamatan, serta 43.233 desa dan kelurahan.

Sementara itu, SATRIA-1 telah melayani 31.803 lokasi pelayanan publik hingga awal Juli 2026.

Pertahanan dan Diplomasi Indonesia Diperkuat

Di bidang pertahanan, Prabowo menegaskan Indonesia terus memperkuat kemampuan pertahanan nasional dan industri pertahanan dalam negeri.

Presiden mengatakan kekuatan pertahanan Indonesia bertujuan menjaga kedaulatan dan perdamaian, bukan mengancam negara lain.

Dalam hubungan internasional, pemerintah terus memperkuat hubungan dengan berbagai negara dan kawasan.

Indonesia juga mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi, dan diplomasi.

Prabowo menyebut 25 perjanjian dagang telah terimplementasi. Lima di antaranya mulai berlaku dalam satu tahun terakhir.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Jadi Perhatian

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Prabowo mengatakan investasi Indonesia tetap tumbuh.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.

Presiden juga menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 dan 5,45 persen pada semester pertama 2026.

Namun, Prabowo mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan investasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kualitas hidup.

Prabowo Tegaskan Perang terhadap Korupsi

Dalam pidatonya, Prabowo kembali menyoroti pemberantasan korupsi.

Presiden menilai korupsi merugikan masyarakat karena mengurangi anggaran untuk layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan lapangan kerja.

Karena itu, pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan, pertambangan, perkebunan, perdagangan komoditas, serta pengelolaan kekayaan negara.

Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak boleh memberikan toleransi terhadap praktik korupsi.

Penutup Pidato: Republik Harus Hadir untuk Rakyat

Menjelang akhir pidato, Prabowo kembali mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan kerja bersama.

Presiden menyampaikan apresiasi kepada lembaga negara, pemerintah daerah, TNI, Polri, ASN, guru, tenaga kesehatan, petani, nelayan, buruh, pengusaha, pekerja, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengatakan pemerintah tidak boleh hanya membangun untuk satu periode pemerintahan.

Pemerintah harus membangun fondasi Indonesia untuk jangka panjang.

Dalam bagian penutup, Presiden menyampaikan pesan mengenai tujuan berdirinya Republik Indonesia.

Menurut Prabowo, para pendiri bangsa tidak membangun Republik hanya agar negara tetap berdiri. Mereka membangun negara agar rakyat merasakan keadilan, kemakmuran, dan kehadiran pemerintah.

“Tugas kita adalah memastikan Republik ini hadir — menghadirkan keadilan, menghadirkan kemakmuran untuk semua orang.”

Prabowo kemudian mengajak seluruh masyarakat membuktikan bahwa demokrasi dapat menghasilkan kesejahteraan dan persatuan dapat membawa kemajuan.

Kesimpulan Pidato Kenegaraan Prabowo 2026

Pidato Kenegaraan Prabowo 2026 memperlihatkan sejumlah agenda utama pemerintah, mulai dari ketahanan pangan dan energi, reformasi BUMN, hilirisasi, penguatan ekonomi desa, MBG, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, hingga digitalisasi pelayanan publik.

Pemerintah juga menghadapi sejumlah pekerjaan besar, termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, penertiban pertambangan ilegal, penguatan industri nasional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pesan utama Prabowo dalam pidatonya cukup jelas: pemerintah tidak boleh berhenti pada pencapaian angka dan program. Pemerintah harus memastikan kebijakan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.

Dengan demikian, Pidato Kenegaraan 2026 tidak hanya menjadi laporan kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi penegasan arah pembangunan Indonesia menuju ketahanan pangan, kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan daya saing nasional.(*)

Berita Terkait

BKN Luruskan Data 2.722 ASN Mengundurkan Diri, Mayoritas Ternyata Beralih Status Jadi PPPK Penuh Waktu
Harga Bright Gas Turun Lagi 15 Agustus 2026, Cek Harga 5,5 Kg dan 12 Kg serta Promo Hematnya
Gempa NTT M7,7 Guncang Nagekeo, Tsunami Terdeteksi hingga 94 Cm, BMKG Sempat Keluarkan Peringatan Dini
PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PPPK Penuh Waktu, BKN Ungkap 1.147 ASN Sudah Beralih Status
2.722 ASN Mundur pada Semester I 2026, Mayoritas Baru Bekerja hingga 5 Tahun: Alarm Serius bagi Pemerintah
Pajak ETF Emas Bisa Dibebaskan? Ini Strategi Baru Pemerintah untuk Dongkrak Investasi Gold ETF
Orang Kaya Dilarang Beli Pertalite, Pemerintah Siapkan Sistem Baru Berdasarkan Desil
Terbaru!, KIP Kuliah 2026: Cara Cek Penerima, Jadwal Terbaru, Besaran Bantuan hingga Proses Pencairan Dana
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 08:01 WIB

BKN Luruskan Data 2.722 ASN Mengundurkan Diri, Mayoritas Ternyata Beralih Status Jadi PPPK Penuh Waktu

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 19:03 WIB

Harga Bright Gas Turun Lagi 15 Agustus 2026, Cek Harga 5,5 Kg dan 12 Kg serta Promo Hematnya

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 13:01 WIB

Gempa NTT M7,7 Guncang Nagekeo, Tsunami Terdeteksi hingga 94 Cm, BMKG Sempat Keluarkan Peringatan Dini

Jumat, 14 Agustus 2026 - 21:01 WIB

Pidato Kenegaraan Prabowo 2026: 121 Kebijakan Transformatif, Swasembada Pangan, MBG hingga Koperasi Merah Putih

Jumat, 14 Agustus 2026 - 07:01 WIB

PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PPPK Penuh Waktu, BKN Ungkap 1.147 ASN Sudah Beralih Status

Berita Terbaru