MUAROJAMBI,JS- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan menitikberatkan pada kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan. Langkah ini menjadi perhatian utama di tengah ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
Komitmen tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T., menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi Semester II Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Jambi, Jumat (23/10/2026).
Budhi mewakili Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dalam pertemuan yang membahas langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan optimalisasi distribusi antardaerah.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi menghadapi risiko gejolak harga. Pemerintah menilai ketersediaan stok saja belum cukup. Kelancaran penyaluran dari produsen hingga konsumen juga menentukan kestabilan harga di pasar.
El Nino dan Karhutla Menjadi Ancaman Harga Pangan
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka pertemuan dengan mengangkat tema Sinergi TPID dalam Menghadapi Risiko Iklim melalui Optimalisasi Rantai Pasok dan Fasilitasi Distribusi untuk Menjaga Stabilitas Harga Pangan.
Dalam arahannya, Abdullah Sani menyoroti risiko El Nino dan karhutla yang dapat mengganggu kegiatan pertanian. Kondisi cuaca ekstrem berpotensi mengurangi ketersediaan air, menghambat pertumbuhan tanaman, hingga meningkatkan risiko gagal panen di sejumlah wilayah.
Dampaknya tidak hanya dirasakan petani. Ketika produksi menurun, pasokan komoditas ke pasar juga berpotensi berkurang. Jika distribusi tidak berjalan lancar, tekanan terhadap harga pangan dapat semakin besar dan akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi risiko tersebut sejak dini. Koordinasi antara pemerintah, distributor, pelaku usaha, dan kelompok tani menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pasokan serta kebutuhan konsumen.
Selain memantau kondisi produksi, pemerintah juga perlu memperhatikan jalur distribusi, ketersediaan stok, dan perkembangan harga komoditas strategis. Dengan langkah yang terkoordinasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk merespons potensi kenaikan harga sebelum tekanan meluas.
Budhi Hartono Tekankan Kelancaran Distribusi
Menanggapi arahan Pemerintah Provinsi Jambi, Budhi Hartono menegaskan komitmen Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi. Menurutnya, optimalisasi rantai pasok harus berjalan seiring dengan upaya menjaga produksi petani lokal.
Ia menilai kelancaran distribusi memiliki peran penting dalam mempertahankan ketersediaan bahan pangan di pasar. Pasokan yang memadai dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi risiko lonjakan harga akibat hambatan penyaluran.
“Pemkab Muaro Jambi akan fokus mengoptimalkan rantai pasok dan distribusi pangan. Kita akan pastikan produksi petani lokal tetap terjaga dan distribusinya lancar agar harga tetap stabil dan petani tidak dirugikan,” tutur Budhi Hartono.
Pernyataan tersebut menegaskan dua kepentingan yang perlu berjalan beriringan, yakni perlindungan terhadap konsumen dan keberlanjutan usaha petani. Pemerintah tidak hanya perlu menjaga harga agar tetap terjangkau, tetapi juga memperhatikan agar petani memperoleh manfaat yang layak dari hasil panen mereka.
Dalam praktiknya, koordinasi antara petani dan distributor dapat membantu memperlancar penyaluran hasil pertanian. Rantai distribusi yang lebih efisien juga berpotensi mengurangi hambatan pasokan serta menekan biaya yang muncul selama proses pengiriman.
Bagi masyarakat, langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan pokok. Sementara itu, petani membutuhkan kepastian akses pasar agar hasil panen dapat terserap dengan baik.
Pemkab Muaro Jambi Siapkan Sistem Peringatan Dini Inflasi
Selain memperkuat distribusi, Pemkab Muaro Jambi akan membangun sistem peringatan dini atau early warning system inflasi sesuai arahan pemerintah provinsi.
Sistem ini bertujuan membantu pemerintah mengenali potensi tekanan harga lebih cepat melalui pemantauan ketersediaan stok, perkembangan harga, dan kondisi distribusi komoditas strategis.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kewaspadaan ketika pasokan mulai menurun atau harga komoditas menunjukkan kecenderungan naik. Informasi yang cepat dan akurat juga dapat mendukung koordinasi antarlembaga dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai.
Pemkab Muaro Jambi akan memperkuat peran distributor, badan usaha milik daerah (BUMD), serta kelompok tani untuk mendukung upaya tersebut. Ketiga unsur itu memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pasokan dari tingkat produksi hingga pasar.
Distributor membantu memastikan kelancaran pengiriman barang. BUMD dapat mendukung upaya penguatan pasokan sesuai fungsi dan kapasitasnya, sedangkan kelompok tani berperan dalam memberikan informasi mengenai kondisi produksi dan hasil panen.
Melalui koordinasi yang lebih terarah, pemerintah berharap dapat mengantisipasi potensi kekurangan pasokan sebelum kondisi tersebut memicu tekanan harga yang lebih besar.
Beras, Cabai, dan Bawang Menjadi Perhatian
Pemkab Muaro Jambi juga menaruh perhatian pada ketersediaan komoditas pangan strategis, terutama beras, cabai, dan bawang. Komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehingga perubahan pasokan dan harga dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Beras memiliki peran utama sebagai bahan pangan pokok. Sementara itu, cabai dan bawang menjadi komoditas yang kerap mengalami perubahan harga mengikuti kondisi produksi, permintaan, dan kelancaran distribusi.
Ketika cuaca mengganggu kegiatan pertanian, pasokan komoditas hortikultura dapat mengalami tekanan. Apabila kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan hambatan transportasi atau distribusi, harga di tingkat konsumen berpotensi meningkat.
Untuk mengantisipasi risiko itu, pemantauan stok dan harga perlu berjalan secara konsisten. Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi dengan petani serta pelaku distribusi agar dapat mengenali kendala pasokan dan menentukan langkah penanganan secara tepat.
Namun, upaya menjaga stabilitas harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang. Ketepatan distribusi, efisiensi jalur pemasaran, dan koordinasi antardaerah turut menentukan kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, penguatan rantai pasok menjadi salah satu langkah penting dalam strategi pengendalian inflasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan konsumen.
Koordinasi Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Pangan
Dalam kegiatan HLM TPID Provinsi Jambi tersebut, Budhi Hartono hadir bersama sejumlah pejabat Pemkab Muaro Jambi. Rombongan itu meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Koperindag, serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Muaro Jambi.
Kehadiran unsur perangkat daerah tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan inflasi. Setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai bidangnya, mulai dari pemantauan ketersediaan pangan, dukungan terhadap produksi pertanian, hingga koordinasi perdagangan dan distribusi.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Muaro Jambi berharap dapat memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi risiko gangguan produksi maupun perubahan harga di pasar.
Pemerintah juga perlu memastikan agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan selaras dengan program ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, upaya menjaga stabilitas harga tidak hanya berfokus pada penanganan kenaikan harga, tetapi juga pada penguatan sistem pangan dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang konsisten, pemantauan kondisi pasar, serta respons yang sesuai dengan perkembangan pasokan dan permintaan.
Pemkab Muaro Jambi berharap penguatan rantai pasok, kelancaran distribusi, dan penerapan sistem peringatan dini dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Muaro Jambi.
Pemerintah daerah pun perlu terus mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai risiko terhadap produksi serta distribusi pangan dapat diantisipasi secara lebih efektif.(*)
