SUNGAIPENUH,JS – Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dengan mengusulkan tambahan sarana distribusi pangan dan fasilitas pemantauan harga kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menyampaikan sejumlah usulan tersebut saat menerima kunjungan Direktur Keanekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rina Syawal, di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Sabtu malam (14/2/2026).
Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemkot Sungai Penuh ingin memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika permintaan pangan meningkat menjelang bulan puasa.
Azhar dan Rina membahas kondisi pasokan, perkembangan harga komoditas, serta langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan pasar. Sejumlah instansi turut mengikuti pertemuan tersebut, antara lain Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Satgas Pangan, Bulog, unsur kepolisian, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak cukup hanya memantau harga, tetapi juga perlu memastikan kelancaran distribusi dan kecukupan stok di tingkat pedagang.
Pemkot Sungai Penuh Ajukan Mobil Operasional Pangan
Dalam pertemuan itu, Azhar mengapresiasi dukungan Bapanas yang selama ini membantu pemerintah daerah memantau perkembangan harga bahan pokok. Ia menilai koordinasi tersebut penting agar pemerintah dapat segera merespons perubahan harga di pasar.
Menurut Azhar, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kenaikan harga sejak dini. Sebab, lonjakan harga sejumlah komoditas dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan mengurangi daya beli masyarakat.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemkot Sungai Penuh menyerahkan sejumlah proposal kepada Bapanas. Salah satu usulannya berkaitan dengan pengadaan mobil operasional untuk Dinas Pertanian serta kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pemkot mengharapkan tambahan kendaraan itu dapat membantu petugas menjalankan kegiatan lapangan dan mendukung distribusi pangan. Dengan dukungan sarana yang memadai, pemerintah daerah juga dapat memperluas jangkauan kegiatan pengendalian harga, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Meski demikian, usulan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut dari Bapanas. Karena itu, pengadaan kendaraan maupun realisasi dukungan lainnya tetap bergantung pada hasil evaluasi dan keputusan instansi terkait.
Usulkan Fasilitas Gerakan Pangan Murah
Selain kendaraan operasional, Pemkot Sungai Penuh mengajukan bantuan perlengkapan untuk mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM). Usulan tersebut mencakup tenda dan kursi yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di sejumlah lokasi.
Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat mendekatkan akses pangan kepada warga sekaligus mendukung stabilitas harga di tingkat konsumen.
Namun, pelaksanaan program membutuhkan persiapan yang baik. Petugas harus menyiapkan lokasi, mengatur distribusi komoditas, dan memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai jadwal serta jenis bahan pangan yang tersedia.
Oleh karena itu, tambahan perlengkapan operasional dapat membantu kelancaran kegiatan jika Bapanas menyetujui usulan tersebut. Pemkot Sungai Penuh berharap dukungan sarana itu mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan GPM, terutama pada periode ketika permintaan bahan pokok cenderung meningkat.
Siapkan Papan Informasi Harga Bahan Pokok
Pemkot Sungai Penuh juga mengusulkan pemasangan running text atau papan informasi elektronik yang menampilkan perkembangan harga bahan pokok di sejumlah titik strategis kota.
Usulan ini bertujuan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Melalui tampilan harga yang mudah terlihat, warga dapat mengetahui perkembangan harga komoditas tanpa harus mendatangi pasar terlebih dahulu.
Selain membantu konsumen, informasi harga yang terbuka juga dapat mendorong transparansi perdagangan. Masyarakat memiliki gambaran mengenai harga komoditas, sedangkan pemerintah dapat memperkuat edukasi kepada pedagang agar mereka mengikuti ketentuan harga yang berlaku.
Agar fasilitas tersebut memberi manfaat nyata, petugas perlu memperbarui data secara berkala. Informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi pasar akan membantu masyarakat mengambil keputusan belanja dengan lebih baik.
Meski begitu, papan informasi harga bukan satu-satunya instrumen pengendalian inflasi. Pemerintah tetap perlu memadukan keterbukaan informasi dengan pemantauan stok, kelancaran distribusi, dan pengawasan terhadap praktik perdagangan yang melanggar aturan.
Bapanas Nilai Harga Pangan Masih Relatif Stabil
Sementara itu, Rina Syawal menilai harga sejumlah komoditas pangan di Sungai Penuh masih relatif stabil. Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap meningkatkan kewaspadaan menjelang Ramadhan.
Perubahan permintaan dapat memengaruhi harga sejumlah bahan pokok. Karena itu, pemerintah perlu memantau perkembangan pasar secara rutin, terutama pada komoditas yang banyak masyarakat konsumsi selama bulan puasa.
Dalam kunjungan tersebut, Rina melibatkan Satgas Pangan Provinsi, kepolisian, Bulog, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk melihat langsung kondisi pasar. Langkah ini membantu tim memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga sekaligus mengidentifikasi potensi gangguan pasokan.
Tim juga perlu memperhatikan kemungkinan penimbunan barang dan pelanggaran ketentuan harga. Pengawasan yang konsisten dapat membantu pemerintah mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Selain pengawasan lapangan, Bapanas mendorong peningkatan kualitas pencatatan harga oleh enumerator. Petugas perlu mengumpulkan data secara teliti agar laporan harga benar-benar mencerminkan kondisi pasar.
Akurasi data tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan. Jika petugas mencatat harga secara konsisten, pemerintah dapat mengenali perubahan tren dan menentukan langkah antisipasi secara lebih tepat.
Bapanas juga mendorong sosialisasi kepada pedagang mengenai kepatuhan terhadap harga acuan. Melalui edukasi dan pengawasan yang berjalan beriringan, pemerintah berharap aktivitas perdagangan tetap berlangsung secara wajar dan konsumen memperoleh perlindungan yang memadai.
Sidak Pasar Dijadwalkan 18 Februari
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Sungai Penuh, Suarman, menyampaikan rencana inspeksi mendadak atau sidak pasar pada 18 Februari 2026.
Pemkot memilih jadwal tersebut untuk memeriksa kondisi pasar menjelang Ramadhan. Melalui kegiatan itu, petugas akan mencermati ketersediaan stok serta perkembangan harga bahan pokok yang masyarakat butuhkan.
Sidak pasar juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk berkoordinasi dengan pedagang dan pelaku distribusi. Pemerintah perlu mengetahui apakah pasokan berjalan lancar, apakah terjadi perubahan harga yang signifikan, dan apakah terdapat kendala yang berpotensi mengganggu penjualan.
Jika petugas menemukan persoalan di lapangan, pemerintah dapat mengoordinasikan tindak lanjut dengan instansi terkait sesuai kewenangannya. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada pencatatan harga, tetapi juga pada upaya mencari solusi terhadap hambatan pasokan.
Selain itu, masyarakat perlu mengikuti perkembangan harga melalui informasi resmi pemerintah. Langkah tersebut dapat membantu warga menyusun anggaran belanja dan membandingkan harga sebelum membeli kebutuhan pokok.
Jaga Daya Beli Masyarakat Selama Ramadhan
Pada akhir pertemuan, Pemkot Sungai Penuh menyerahkan cendera mata kepada perwakilan Bapanas sebagai simbol hubungan kerja sama. Azhar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait.
Ia berharap usulan dukungan sarana operasional, fasilitas Gerakan Pangan Murah, dan papan informasi harga dapat membantu meningkatkan efektivitas pengendalian pangan di Sungai Penuh.
Namun, pemerintah tetap perlu mengawal tindak lanjut setiap usulan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pengendalian inflasi juga membutuhkan pemantauan rutin, distribusi yang lancar, data harga yang akurat, dan pengawasan pasar yang konsisten.
Menjelang Ramadhan, stabilitas harga menjadi perhatian penting karena berhubungan langsung dengan pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan terbatas.
Karena itu, sinergi Pemkot Sungai Penuh, Bapanas, Bulog, Satgas Pangan, kepolisian, dan TPID perlu berjalan secara berkelanjutan. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap pasokan bahan pokok tetap tersedia, harga lebih terkendali, dan daya beli masyarakat tetap terjaga selama Ramadhan.(AN)
